Pungut Dana Ketahanan Energi, Wapres Bantah Pemerintah Disubsidi Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritikan keras terus mengalir kepada pemerintah lantaran membebankan pungutan Rp 200 per liter untuk premium dan Rp 300 per liter untuk solar kepada rakyat.

Bahkan, sindiran pun muncul bawa kini pemerintah disubsidi oleh rakyat.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah hal itu. Menurut dia, dana pungutan itu akan berguna bagi rakyat suatu saat nanti.

"Pemerintah tidak pernah disubsidi. Bahwa ada kelebihan terus dicadangkan, itu untuk masyarakat juga nanti," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (28/12/2015).

Kalla menjelaskan, dana ketahanan energi akan digunakan sebagai bantalan gejolak kenaikan harga minyak dunia suatu saat nanti.

Dengan adanya dana itu, maka harga BBM di dalam negeri bisa tidak naik.

"Jadi kalau harga (minyak dunia) naik kan harga tidak mungkin turun terus. Pasti akan naik. Ketika naik kan terlalu gonjang ganjing. (Dana ini) Lebih kepada stabilisasi," kata Kalla.

Saat ditanya belum adanya dasar hukum terkait kebijakan itu, Kalla tak menjawab dengan detail. Hanya saja, ucap dia, dana itu nantinya akan masuk ke dalam anggaran.

Sebelumnya, pemerintah memang menurunkan harga premium dari Rp 7.400 per liter menjadi Rp7.150 per liter, dan solar dari Rp 6.700 per liter menjadi Rp 5.950 per liter.

Harga baru itu mulai berlaku pada 5 Januari mendatang.

Namun, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik langkah pemerintah yang membebankan pungutan Rp 200 per liter untuk premium dan Rp 300 per liter untuk solar kepada rakyat.

Menurut Yusril, pembebanan harga BBM ini tidak tepat walau dengan dalih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan.