Rokok Penyumbang Kemiskinan, Wapres Sebut Tanda "Lampu Merah"

"Jadi memang itu suatu tanda yang lampu merah sebenarnya yang kita harus atasi. Seperti itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Menurut dia, pengeluaran rokok adalah pengeluaran yang tidak perlu. Apalagi jika pendapatan tidak naik sementara harga rokok naik, otomatis keperluan pokok belum bisa tidak tercukupi.

Pemerintah, kata dia, tidak tinggal diam. Sebab sudah mengambil kebijakan untuk terus menerus menaikkan cukai rokok. Namun karena merokok sudah menjadi kebiasaan, harga cukai yang tinggi tidak membuat masyarakat berhenti membeli rokok.

"Karena itu selalu dimanapun banyak negara (melakukan) pembatasan soal rokok itu diatur lewat kampanye juga dengan harga," kata dia.

Namun, Kalla belum bisa memastikan apakah kebijakan pembatasan rokok akan diambil pemerintah atau tidak. Apalagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan rokok.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin telah meneken Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/8/2015 tentang Peta Jalan (Roadmap) Produksi Industri Hasil Tembakau tahun 2015-2020.

Pada 2020, target jumlah rokok yang diproduksi di Indonesia bisa mencapai 524,2 miliar batang atau dua kali lipat dari jumlah yang diproduksi tahun 2015. Peraturan ini dinilai bisa mengancam kualitas tenaga kerja produktif Indonesia pada tahun 2020.

Pada periode September 2014-September 2015, garis kemiskinan naik dari Rp 312.328 per kapita per bulan pada September 2014 menjadi Rp 344.809 per kapita per bulan, atau naik 10,4 persen.

Konsumsi rokok berkontribusi terhadap garis kemiskinan yakni sebesar 8,08 persen di perkotaan dan 7,68 persen di pedesaan pada September 2015. Data itu menempatkan konsumsi rokok menjadi penyumbang kedua tersebar garis kemiskinan setelah beras.