Proses Amdal KA Cepat Jakarta-Bandung Bikin Dirut KAI Takut "Ngomong"

Kompas.com - 13/01/2016, 19:42 WIB
Kereta api cepat China. ShanghaiistKereta api cepat China.
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorJosephus Primus

JAKARTA, KOMPAS.com - Perintah Presiden Jokowi agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai tinggal menghitung hari. Pasalnya, Presiden ingin, peletakan batu pertama alias groundbreaking megaproyek tersebut terlaksana pada 21 Januari 2016.

Namun, delapan hari jelang groundbreaking, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek tersebut belum juga rampung. Direktur PT KAI Edi Sukmoro bahkan mengaku ngeri saat ditanya apakah amdal bisa selesai sebelum 21 Januari 2016 atau tidak. "Saya takut ngomong. Cek Pak Hanggoro (Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China /KCIC)," ujar Edi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (13/1/2016).

PT KAI  memiliki 25 persen saham di perusahaan gabungan BUMN Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Nah, PBSI memiliki 60 persen saham di PT KCIC yang merupakan perusahaan konsorsium BUMN Indonesia dan China.  Sementara, 40 persen saham PT KCIC dimiliki oleh China Railway International (CRI).

Menurut Edi, proses amdal sedang dikerjakan dan diharapkan bisa segara selesai.  Amdal kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh tim independen, imbuh Edi.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa semua pihak yang terlihat memuluskan mega proyek tersebut berusaha memenuhi semua aspek legalitas dan prosedur perizinan.

Sementara itu, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, semua perizinan sedang berproses. Dia menyadari kalau batas waktu hingga groundbreaking semakin mepet. "Semua masih proses tapi sudah on the right track," kata dia saat dihubungi wartawan.

Dalam waktu dekat, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengaku akan meneken izin PT KCIC sebagai badan usaha penyelenggara prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Dengan begitu,  tinggal izin pembangunan yang belum didapatkan karena amdalnya belum rampung.

Jonan  menegaskan, bila amdal tidak selesai atau tidak positif, Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan izin pembangunan. Tanpa itu, proyek tersebut bakal batal groundbreaking pada 21 Januari 2016.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X