Lagi, Kelayakan Proyek Kereta Cepat Dipertanyakan

Kompas.com - 16/02/2016, 05:41 WIB
Presiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPresiden Joko Widodo bersama rombongan melihat maket kereta cepat saat peletakan batu pertama megaproyek transportasi massal itu, Kamis (21/1/2016), di perkebunan teh Mandalawangi Bagian Maswati di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, sekaligus dicanangkan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta-Bandung.
|
EditorAprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono menilai proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak. 

"Belum ada benchmark atau patokan di negara lain terkait kereta cepat yang dapat diperbandingkan dengan Indonesia," kata Tony di Jakarta, Senin (15/02/2016).

Dia memberi contoh, kereta cepat yang ada di Jepang menghubungkan kota Tokyo ke Osaka. Kereta cepat tersebut berjarak 400 kilometer (km) dengan waktu tempuh dua jam.

Kereta cepat tersebut dianggap layak atau feasible dari sisi bisnis dan keekonomisannya karena juga melewati kota-kota besar, seperti Yokohama, Nagoya, dan Kyoto.

Sementara kereta cepat Bandung-Jakarta menghubungkan kota apa saja (bukan kota besar). Kereta cepat dari Bandung, pemberhentian pertama Walini. Disana kegiatannya memetik teh dulu.

Setelah Walini, pemberhentian berikutnya di Purwakarta. Disana kegiatannya makan sate Maranggi. Lantas ke Cikarang, lalu terakhir di Halim, Jakarta. 

"Menurut saya, (kegiatannya) tidak sebanding (dengan kereta cepat di Jepang). Saya khawatir tidak feasible (layak)," terang Tony. (Baca: Jika Hanya Andalkan Tiket, Kereta Cepat Pasti Rugi).

Tony mengakui tak semua proyek infrastruktur dapat dikatakan feasible atau layak. Ada pula proyek infrastruktur yang tidak feasible secara hitungan keekonomisannya tetapi memiliki dampak positif.

Sebut saja, pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan kota Jayapura dan Wamena di Papua. Meski tak layak secara bisnis, proyek tersebut membuka isolasi Papua.

"Jokowi berani ambil keputusan membuka isolasi Papua," kata dia. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X