Kemenhub: PM 32/2016 Bukan untuk Memberangus Taksi "Online"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan, Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomer 32 Tahun 2016 bukan untuk memberangus taksi berbasis online.

Aturan baru itu mengatur angkutan umum berbasis aplikasi atau online.

"Bukan memberangus tapi kita memfasilitasi sehingga mereka berjalan dengan aturan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Ia menyenangkan perkembangan pembicaraan di media sosial yang justru menyudutkan PM 32 Tahun 2016.

Bahkan tutur Pudji, terdapat judul-judul artikel yang justru tidak memberikan pencerahan kepada masyakarat.

Sebenarnya, PM 32 Tahun 2016 tidak dikhususkan untuk mengatur angkutan umum berbasis taksi online.

Namun mengatur tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Staf Khusus Menteri Perhubungan Hadi M. Djuraid menegaskan hal tesebut. Menurutnya aturan itu mengatur angkutan umum tanpa trayek, baik berbasis aplikasi online atau tidak.

"Tidak secara khusus mengatur angkutan umum berbasis online," kata Hadi kepada Kompas.com.

Meski begitu, ia mengatakan bahwa PM 32 Tahun 2016 bisa menjadi acuan bagi angkutan umum berbasis aplikasi online.

"Menhub tidak mengatur penggunaan aplikasi online atau tidak online karena itu proses bisnis. Silakan saja. Permenhub tersebut bisa jadi acuan bagi angkutan umum berbasis aplikasi online yang memilih bekerjasama dengan perusahaan atau koperasi penyelenggara angkutan umum tanpa trayek," tutur Hadi.

(BACA: Diam-diam, Kemenhub Sudah Terbitkan Aturan Taksi "Online", Ini Poin-poinnya)

Berikut adalah poin-poin penting menyangkut aturan taksi/sewa mobil berbasis aplikasi online yang dibuat oleh Kemenhub:

1). Aplikasi dibolehkan Perusahaan jasa angkutan tidak dalam trayek, misalnya taksi, diperbolehkan memakai aplikasi. Penyediaan aplikasi bisa dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi yang sudah berbadan hukum Indonesia.

2). Sistem pembayaran sesuai UU ITE Sistem pembayaran angkutan tersebut juga boleh disematkan sekaligus dalam aplikasi asalkan tetap mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

3). Perusahaan aplikasi tidak boleh tentukan tarif Bila perusahaan angkutan umum, seperti taksi bekerja sama dengan perusahaan aplikasi, perusahaan aplikasi tidak boleh bertindak sebagai penyelenggara angkutan. Maksudnya, perusahaan aplikasi tidak boleh mengatur tarif, merekrut pengemudi, dan menentukan besaran penghasilan pengemudi.

4). Ada akses data dan monitoring Perusahaan penyedia aplikasi, misalnya Uber dan Grab dengan layanan GrabTaxi, juga diwajibkan memberi akses monitoring pelayanan, data semua perusahaan angkutan umum yang bekerja sama, data semua kendaraan dan pengemudi, dan alamat kantornya sendiri.

5). Harus berbadan hukum Perusahaan aplikasi yang menyediakan jasa angkutan orang menggunakan kendaraan bermotor diwajibkan mengikuti ketentuan pengusahaan angkutan umum yang dimuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 Permen No 32 Tahun 2016.

Ketentuan tersebut antara lain meminta perusahaan aplikasi mendirikan badan hukum Indonesia. Bentuk badan hukum yang diakui adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perseroan terbatas, atau koperasi.

6). Minimal memiliki lima kendaraan atas nama perusahaan Perusahaan aplikasi juga diminta untuk menyelenggarakan izin angkutan orang tidak dalam trayek.

Syaratnya, antara lain, mesti memiliki minimal lima kendaraan atas nama perusahaan, lulus uji berkala, memiliki pul dan bengkel, serta pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Sosialisasi sedang berlangsung, mulai berlaku enam bulan mendatang. Permen Nomor 32 Tahun 2016 disahkan pada Maret 2016 lalu dan mulai berlaku pada September 2016.