Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keadilan dalam "Tax Amnesty", Mungkinkah?

Kompas.com - 26/05/2016, 11:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdebatan seputar rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty kembali mencuat.

Kali ini hal yang diperdebatkan adalah tarif tebusan yang harus dibayar peserta tax amnesty kepada negara.

Di mata sebagian pihak, tarif tebusan yang tertuang dalam draf RUU Tax Amnesty terlalu rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyakarat yang selama ini membayar pajak.

Lantas mungkinkah ada keadilan dalam penerapan kebijakan tersebut?.

Bagi pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI), Darussalam, mencari rasa keadilan dari kebijakan tax amnesty memang bukan perkara mudah. Sebab, konsekuensi logis dari kebijakan pengampunan pajak adalah adanya ketidakadilan.

"Sekarang kita berdebat soal tarif dan dibawa ke ranah adil atau tidak adil. Ada yang bilang angka tarif sekarang kekecilan, kalau bisa tarifnya dinaikan lagi. Lantas pertanyaanya mau dinaikan hingga berapa?," ujar Darussalam kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

"Umpamanya mau dinaikan menjadi 10 persen tarif tebusannya, apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan?," lanjut dia.

Di mata hukum kata Darussalam, saat bicara keadilan pajak, tentunya harus mengacu kepada besaran tarif pajak penghasilan (PPh).

Saat ini kata dia, wajib pajak badan usaha dikenakan PPh 25 persen sedangkan wajib pajak pribadi yakni PPh 30 persen dan denda maksimal 48 persen.

Meski sudah ada ketentuan itu, ucap dia, tetap saja pemenuhan rasa keadilan dalam kebajikan tax amnesty sulit diukur dengan pasti.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+