Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/05/2016, 13:06 WIB
|
EditorLatief

Dalam konteks Indonesia, logika tersebut langsung mentah dengan fakta pemenuhan kebutuhan BBM yang sudah bertumpu pada impor. Lagi-lagi soal volume dan pembelian dalam dollar AS dengan nilai tukar rupiah yang tak kunjung menguat terhadap greenback menjadi persoalan utamanya.

Tantangan berikutnya, kesadaran untuk memperbarui dan memperbanyak sumber minyak dalam negeri pun mandek. Jangankan bertambah, yang sudah ada pun sekarang lesu. Sederhananya, ongkos produksi tetap mahal, sementara harga jual minyak mentah sedang murah-murahnya. Investasi pun dengan sendirinya menjadi tantangan baru.

Gambarannya, penerimaan negara dari sektor minyak dan gas pada 2015 hanya 12,86 miliar dollar AS, meleset dari target 14,99 miliar dollar AS. Angka realisasi itu cuma separuh penerimaan pada 2014. Mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2016, dana bagi hasil untuk wilayah produsen minyak pun anjlok dari Rp 42,91 triliun pada 2014 menjadi Rp 14,09 triliun pada 2015.

"Banyak kontraktor migas yang melakukan efisiensi dan menghentikan kegiatan investasi sehingga sektor industri penunjang migas juga mengalami kelesuan akibat tidak adanya investasi," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara The 40th Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition, Rabu (25/5/2016), seperti dikutip dari situs web Kementerian Koordinator Perekonomian.

Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, sudah bukan waktunya mengeluhkan situasi ini. Masa indah di sektor migas, ujar dia, memang sudah berlalu.

Saat ini, yang mendesak dilakukan adalah mendorong kembali investasi untuk membiayai sektor hulu migas. Apa pun yang terjadi soal harga minyak dunia, konsumsi energi tetap bertambah seiring penambahan populasi.

Dalam pidatonya, Darmin pun menyatakan, sejumlah kebijakan akan segera terbit, menyusul langkah pemangkasan beragam perizinan untuk investasi sektor ini. Namun, dia mengakui, perizinan yang dihadapi calon investor migas tak hanya datang dari Kementerian ESDM.

Karena itu, deregulasi yang sudah digulirkan pemerintah lewat paket-paket kebijakan ekonomi yang terbit sejak pertengahan 2015 akan diperluas lagi bagi sektor migas.

"Deregulasi di industri hulu migas akan menjadi bagian dari paket kebijakan pemerintah ke depan," kata Darmin.

Selain itu, lanjut Darmin, pemerintah juga akan mempercepat realisasi proyek-proyek migas yang strategis. Jika diperlukan, ujar dia, bahkan akan dirancang regulasi baru di bidang migas untuk meningkatkan minat investor serta melakukan percepatan pelaksanaan investasi di industri hulu migas.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+