Bank Dunia Menilai Penerimaan Pajak di Indonesia Kurang "Greget"

Kompas.com - 02/06/2016, 09:30 WIB
Bank Dunia setkab.go.idBank Dunia
Penulis Aprillia Ika
|
EditorAprillia Ika

WASHINGTON, KOMPAS.com - Bank Dunia menilai pengumpulan pendapatan pajak di Indonesia saat ini diperkirakan hanya setengah dari potensi pajak yang ada. 

Lembaga ini juga menilai, rasio pendapatan terhadap PDB Indonesia termasuk yang terendah (13,1 persen pada 2015) dan begitu pula dengan rasio pajak terhadap PDB (10,8 persen).

Oleh sebab itu, Bank Dunia menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) senilai Rp 5,4 triliun atau 400 juta dollar AS untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara di Indonesia.

Menurut lembaga ini, pendanaan senilai Rp 5,4 triliun (kurs Rp 13.500 per dollar AS) tersebut akan mendukung upaya pemerintah menuju reformasi kebijakan dan institusi pemerintahan guna meningkatkan pendapatan belanja negara.

“Reformasi fiskal memungkinkan pemerintah mengalokasi lebih banyak dana ke program yang membantu masyarakat miskin,” ujar Rodrigo Chaves, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, melalui siaran pers.

Program Fiscal Reform Development Policy Loan merupakan perangkat pertama dari serangkaian pembiayaan anggaran oleh Bank Dunia.

Pendanaan ini diberikan untuk memperbaiki komposisi dan efisiensi pembelanjaan, implementasi anggaran, penguatan dan pengurangan biaya pembayaran pajak, serta memperbanyak potensi penerimaan melalui perluasan basis pajak.

Bank Dunia menjelaskan, belanja publik kini kurang menopang rencana pembangunan Indonesia. Pembelanjaan negara hanya sekitar 16,9 persen dari PDB di 2014, lebih kecil dibanding rata-rata rasio negara berpenghasilan menengah di Asia, yaitu sebesar 28 persen.

Kurangnya anggaran untuk investasi penting mengakibatkan defisit infrastruktur yang besar yang mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi, serta kurangnya belanja untuk layanan kesehatan dan program perlindungan sosial yang meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan.

“Penerima manfaat terbesar dari pengumpulan lebih banyak dan pembelanjaan lebih baik adalah rakyat Indonesia. Mereka yang langsung merasakan manfaat dari pembangunan jalan dan meluasnya pasokan listrik atau layanan kesehatan di daerah pedesaan atau program air bersih di perkotaan,” lanjut Chaves.

Sementara Ndiame Diop, Lead Economist Bank Dunia di Indonesia, mengatakan pemungutan pajak yang lebih banyak memerlukan usaha yang lebih intensif, jelas dan berkesinambungan di area kebijakan pendapatan dan administrasi.

Hal ini tidak mudah, namun penting dilaksanakan karena berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga komoditas.

"Langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia sangat penting dan akan memperkuat ketahanan ekonomi, serta memberi tanda kepada para investor bahwa Indonesia terbuka bagi dunia usaha,” ujar Diop.

Kompas TV Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurun
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Mau Jadi Negara Maju, Porsi Pasar Keuangan RI Harus 400 Persen dari PDB

Whats New
Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Erick Thohir: Belum Ada Rencana Pemerintah Naikkan Pertalite

Whats New
Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Erick Thohir: Tak Ada Titipan Anak Sultan

Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Erick Thohir: Tak Ada Titipan Anak Sultan

Whats New
Literasi Keuangan di RI Baru 3,18 Persen, Penetrasi Asuransi 'Melempem'

Literasi Keuangan di RI Baru 3,18 Persen, Penetrasi Asuransi "Melempem"

Whats New
Aplikasi Rekan Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan

Aplikasi Rekan Pupuk Indonesia Permudah Petani Penuhi Kebutuhan

Whats New
Tesla Bakal Investasi ke RI, Bahlil: Insya Allah 2022 Ini

Tesla Bakal Investasi ke RI, Bahlil: Insya Allah 2022 Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.