SMI Keluarkan Rp 2,4 Triliun untuk Biayai Pembangunan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, perusahaan pembiayaan infrastruktur, berkomitmen akan membiayai proyek infrastruktur di daerah sebesar Rp 2,4 triliun rupiah.

"Sampai saat ini perusahaan telah memberikan pinjaman Rp 1,2 triliun kepada 19 pemerintah daerah (pemda) yang mayoritas terdapat di Indonesia Tengah dan Timur," kata Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini di Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Dari 19 pemda, ada lima daerah yang statusnya sebagai peminjam terbaru. Lima pemda itu adalah pemda Konawe, Gianyar, Provinsi Papua, Jayapura dan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). "Proyeknya sendiri ada yang berupa rumah sakit, irigasi, atau jalan," lanjut Emma.

Menurut Emma, proyek yang ditawarkan pemda kepada SMI harus sudah masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga telah disetujui DPRD.

Sebab pembayaran cicilan pinjaman melalui APBD, sehingga diperlukan persetujuan DPRD. Dan proyek itu harus mempunyai dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar.

"Misalnya Sumbar yang mengajukan irigasi, sebab inti kompetensi wilayah mereka dari agrikultur. Sehingga jika irigasinya diperbaiki dan membuat panennya meningkat maka akan menambah PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Emma.

Dalam memberikan pembiayaan ke daerah, SMI bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sehingga misalkan Pemda tidak membayar cicilan maka ada tindak khusus dari Kemenkeu.

Nantinya bila pemda tidak membayar akan ada efek disiplin dimana Kemenkeu bisa memaksa pemda untuk membayar kewajibannya dengan menggunakan hak intercept (Hak menunda transfer dari pusat ke daerah).

"Hal tersebut dilakukan agar daerah menjadi disiplin dalam menjalankan kewajibannya," tegas Emma.

PT SMI berharap dengan pembiayaan infrakstruktur ke daerah bisa mendorong pembangunan di daerah agar lebih cepat yang sejalan dengan visi nawacita dari Pemerintah.

"Jadi fasilitas ini bisa menjadi percepatan bagi pemda, sebab kalau hanya mengandalkan sisa anggaran APBD setiap tahun maka yang ada hanya akan menjadi multi years project," pungkas Emma.