Gubernur Jatim Pastikan Proyek Air Minum Umbulan Disepakati Bulan Ini

Kompas.com - 22/06/2016, 17:51 WIB
Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, di Jakarta, Rabu (22/6/2016). Estu Suryowati/Kompas.comDirektur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, di Jakarta, Rabu (22/6/2016).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Provinsi Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menjanjikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim bakal menyepakati proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, bulan ini.

Dengan demikian proyek air bersih yang direncanakan sejak 1973 itu bisa terealisasi.

Demikian disampaikan Direktur Program Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo usai rapat koordinasi, Rabu (22/6/2016).

Rapat yang dipimpin Darmin Nasution itu dihadiri oleh, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Kepala LKPP, Soekarwo, dan Direktur Utama Pertamina.

"Masalah SPAM Umbulan ini ada dua. Pertama, persetujuan dari DPRD Provinsi belum didapat Gubernur Jatim. Tadi Pak Gubernur sudah memastikan diharapkan bahwa DPRD Jatim bisa memberikan persetujuan pada bulan ini juga," kata Wahyu kepada wartawan.

Proyek senilai Rp 4,5 triliun tersebut juga terkendala persetujuan bantuan dana atau Viability Gap Fund (VGF) dari Kementerian Keuangan.

Namun dijelaskan Wahyu, VGF ini baru bisa diterbitkan Kementerian Keuangan setelah ada persetujuan dari DPAM Pasuruan terhadap studi kelayakan dan Detil Engineering Design (DED) yang disiapkan.

"Sampai saat ini belum dikeluarkan VGF karena ada beberapa isu," sambung Wahyu.

Pertama, adanya permintaan dari Kabupaten Pasuruan agar masyarakat yang berada di atas sumber air juga mendapatkan akses air bersih. Memang, kata Wahyu, kondisi di lokasi tersebut sangat rawan dengan air bersih.

"Kementerian PU sudah menyanggupi akses untuk masyarakat, asal mereka memenuhi syarat. Kementerian PU akan mengalokasikan dananya untuk akses air bersih masyarakat di empat Kecamatan, 30 desa rawan air," ucap Wahyu. Isu kedua yakni sambungan distribusi yang membutuhkan dana hingga Rp 350 miliar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X