Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peternak Lokal Tolak Keputusan Pemerintah Impor Daging Kerbau Asal India

Kompas.com - 08/07/2016, 16:34 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat ini pemerintah melalui Perum Bulog tengah melakukan impor daging kerbau asal India sebanyak 10.000 ton.

Rencananya, daging kerbau tersebut akan masuk bertahap dalam bulan ini hingga mencapai target pesanan sebanyak 10.000 ton.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana menyayangkan keputusan pemerintah terkait keputusan impor daging kerbau asal India.

"Jelas masuknya daging berisiko masuknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Kedua, distorsi terhadap peternakan sapi rakyat. Semangat dan minat beternak sapi akan menurun drastis dan implikasinya kita menjadi net importer," ujar Teguh Boediyana kepada Kompas.com, Jumat (8/7/2016).

Teguh menjelaskan, seharusnya pemerintah menahan diri rencana mengimpor daging kerbau asal India atau daging dari negara manapun yang belum bebas PMK ke Indonesia.

Teguh mengatakan, terlebih, saat ini masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) No.41/2014 yang membuka peluang masuknya daging sapi dari negara yang belum bebas PMK.

"Sebelum ada keputusan MK kita belum tahu kan keputusan MK kaya apa kalo ternyata MK mengabulkan uji materi kami kan konsekuensinya gak boleh itu masuk, bukan hanya dari India saja dari negara lain yang stastusnya belum bebas PMK," tegas Teguh.

Teguh pun meragukan soal kesehatan daging kerbau asal India yang diimpor oleh pemerintah.

"Nah ini yang kami masih ragukan, tapi kita tidak memperdulikan itu yang penting bahwa kita harus melakukan maksimum security, kita nggak berani ambil resiko," tambah Teguh.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti menjelaskan selain daging kerbau, impor daging sapi juga akan terus berjalan.

Menurut Djarot, untuk tahap ini impor daging kerbau akan masuk lebih dulu dari daging sapi, dan pihaknya perlu mengintervensi pasar sekaligus butuh waktu untuk mensosialisasikan daging kerbau ke masyarakat.

"Supaya bisa mengintervensi pasar lebih bagus. Pertama, itu kan yang disuruh impor baru Bulog. Artinya kita harus secepatnya. Kedua, biar kami ada waktu mensosialisasikan bahwa daging kerbau itu adalah daging sehat," pungkas Djarot.

Kompas TV Meski Harga Tinggi, Omzet Pedagang Daging Naik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Tinjau Fluktuasi Bapok, KPPU Lakukan Sidak Serentak di Sejumlah Pasar

Whats New
Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Simak Rincian Kurs Rupiah Hari Ini di BRI hingga CIMB Niaga

Whats New
Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Kemenhub: KNKT Akan Investigasi Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Whats New
Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Telat Bayar Tagihan Listrik Bisa Kena Denda, Berapa Biayanya?

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com