Perkuat Ekuitas, Empat BUMN Siap Rights Issue

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap melakukan penawaran umum terbatas (rights issue) untuk memperkuat permodalan. Keempat BUMN itu yakni PT PP (Persero) Tbk, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, total rights issue yang akan ditawarkan sebesar Rp 14,3 triliun. Pemerintah akan mengambil porsi sebanyak Rp 9 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). "Dari publik sekitar Rp 5,3 triliun. Sesuai dengan porsi, kita tetap mempertahankan posisi pemerintah," kata Aloysius ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

PMN tersebut sudah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016, terdiri dari Rp 4 triliun untuk PT Wijaya Karya Tbk, Rp 2,25 triliun untuk PT PP Tbk, Rp 1,5 triliun untuk PT Krakatau Steel Tbk, serta Rp 1,25 triliun untuk PT Jasa Marga Tbk. "Rights issue-nya bisa selesai di kuartal-IV, awal sampai akhir Oktober," imbuh Aloysius.

Dalam kesempatan sama, Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Adityawarman menuturkan, perseroan akan melakukan rights issue untuk membiayai sejumlah proyek jalan tol senilai Rp 1,8 triliun. Pemerintah memberikan PMN senilai Rp 1,25 triliun, dengan demikian rights issue dari publik diharapkan sebesar Rp 550 miliar.

Sedangkan, Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk Bintang Perbowo mengatakan, BUMN konstruksi tersebut akan melakukan rights issue senilai Rp 6,1 triliun. "Sebanyak Rp 4 triliun dari PMN, dan Rp 2,1 triliun dari publik," kata Bintang.

Direktur Utama PT PP Tbk  Tumiyana menyebutkan, target rights issue senilai Rp 4,4 triliun. Dari jumlah itu, akan diambil pemerintah melalui PMN sebesar Rp 2,25 triliun dan publik sebesar Rp 2,15 triliun.

Sementara itu, dari PT Krakatau Steel Tbk rencananya akan dilakukan rights issue sekitar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah itu akan diambil oleh pemerintah melalui PMN senilai Rp 1,5 triliun dan oleh publik sekitar Rp 300 miliar.