Pemerintah Tunda Beri Izin 3,5 Juta Hektar Lahan Kebun Sawit

Kompas.com - 19/07/2016, 06:09 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan penundaan izin baru dan evaluasi terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengatakan, moratorium izin pembukaan lahan sawit sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo adanya perbaikan dan tata kelola untuk melindungi hutan yang masih tersisa.

Menurut Awang, pihaknya berencana menunda pemberian izin lahan untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit seluas 3,5 juta hektare.

"Sekitar 3,5 juta hektare lahan berpotensi kami moratorium tapi sejauh ini masih sebatas potensi dan masih perlu kami lihat riwayat izin dan operasionalnya," kata Awang di KLHK, Senin (18/72016).

Awang menjelaskan, 3,5 juta lahan yang berpotensi dimoratorium mencakup 1,9 juta hektare lahan perusahaan yang terindikasi diperjualbelikan tidak sesuai izin, dan 1,6 juta hektare lahan yang sedang pengajuan izin pelepasan.

Awang menambahkan, saat ini ada sekitar 950.000 hektare lahan yang sudah ditahan pengajuan izin pelepasannya.

"Jadi ketika instruksi (moratorium) dari Presiden turun, seluruh pengajuan izin pelepasan lahan kami tunda. Ada sekitar 950 ribu hektare yang kami tunda dan itu berpotensi bertambah lagi," ujar Awang.

KLHK juga evaluasi terhadap pelepasan dan tukar menukar kawasan hutan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit yang belum dikerjakan atau dibangun yang terindikasi tidak sesuai dengan tujuan pelepasan.

"Berdasarkan kriteria tersebut, hingga saat ini potensi yang dapat dijadikan obyek moratorium adalah seluas 948.418,79 hektare," ungkap Awang.

Dengan adanya moratorium sawit selama 5 tahun ke depan maka akan ada perbaikan tata kelola sawit rakyat, peningkatan produksi hingga penyempurnaan standar sawit yang diakui pasar internasional. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan Bisa Beroperasi Penuh di 2024

Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan Bisa Beroperasi Penuh di 2024

Whats New
[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Work Smart
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Whats New
Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Whats New
Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

Whats New
Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

Whats New
Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

Rilis
Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Whats New
Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Whats New
Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.