Jiwa "Entrepreneur" Kota Malang Butuh Dukungan Perbankan

MALANG, KOMPAS.com — Bupati Malang Rendra Kresna berharap perbankan mau memberikan dukungan akses keuangan, khususnya untuk industri kecil dan usaha pemula (start-up) di kawasan Malang.

Sebab, jiwa wirausaha yang didukung akses keuangan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mengurangi migrasi ke kota.

Demikian hal yang disampaikan Rendra dalam pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, serta peluncuran Pilot Project Pro-Desiku di Kantor Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (8/8/2016).

"Kalau bicara kebutuhan akses keuangan daerah, hal ini sangat dibutuhkan, terutama Malang," kata Rendra.

Dia mengatakan, Malang yang berbasis perdesaan memiliki berbagai macam potensi, tidak hanya pertanian, tetapi juga pengolahan serta potensi lainnya.

Saat ini ada 473.000 industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Malang.

Dari sisi sumber daya manusia, dia mengatakan, sekarang ini banyak sekali lulusan sarjana yang berada di kota apel itu.

"Kami berharap mereka tidak tergiur untuk memenuhi kota dan bekerja di pabrikan, tetapi membangun desanya yang penuh dengan potensi," ucap Rendra.

Lantas, apa yang kurang dari Malang jika sudah memiliki potensi ekonomi dan SDM yang mumpuni?

Rendra mengakui, akses keuangan di daerah saat ini masih jauh dari yang diharapkan.

"Jiwa entrepreneur sudah ada. Satu dari sembilan orang mau menjadi pengusaha. Hanya saja akses perbankan kurang," kata dia.

Saat ini hanya sedikit bank yang mau membuka cabang di Malang. Padahal, dengan jumlah penduduk 3,2 juta jiwa dan wirausahawan 473.000 orang, Malang merupakan potensi pasar keuangan yang besar.

"Dari 3,2 juta orang ini tidak mungkin tidak berhubungan dengan perbankan," ucap Rendra.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR-RI, Andreas Eddy Susetyo, mengatakan, program kredit usaha rakyat (KUR) di tataran implementasi daerah masih jauh dari ekspektasi.

"Penyaluran KUR untuk IKM dan UMKM belum sesuai harapan. Saya pernah mendapat aduan, tiga bulan sebelum Lebaran, untuk meminjam Rp 5 juta dari bank harus ada jaminan. Padahal, aturannya di bawah Rp 25 juta tidak perlu pakai jaminan," ucap anggota DPR-RI dari dapil Jawa Timur itu.

Terlebih lagi, dia melanjutkan, program KUR sudah diasuransikan oleh pemerintah di Askrindo. Dengan begitu, perbankan hanya menanggung risiko 20 persen maksimal.

Andreas meminta perbankan untuk melihat kemampuan calon peminjam KUR sehingga tidak serta-merta menolak permohonan yang diajukan IKM dan UMKM.

Andreas juga meminta perbankan tidak khawatir berlebihan akan kredit macet.

"Pertanyaan saya ke perbankan sederhana, kalau mereka (IKM dan UMKM) selama lima tahun saja bisa bertahan dengan rentenir, kok enggak bisa perbankan membiayai?" ucap Andreas.