Antisipasi Dana Repatriasi "Numpuk" di Properti, Proyek Infrastruktur Siap Ditawarkan

Kompas.com - 10/08/2016, 13:14 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution Indra AkuntonoMenko Perekonomian Darmin Nasution
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, pemerintah tengah memilah-milah proyek infrastruktur yang menarik yang bakal ditawarkan kepada para pemilik dana repatriasi.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan menumpuknya dana di sektor properti.

Saat ini, aturan penempatan dana repatrasi di sektor non-keuangan telah dirilis, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2016.

Dalam beleid tersebut, dana repatriasi dimungkinkan diinvestasikan pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya.

"Pemerintah sudah identifikasi satu per satu (proyek apa saja). KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) juga sudah mengidentifikasi proyek infrastruktur apa saja, mana yang KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), mana yang skemanya lain," kata Darmin kepada wartawan di kantornya, Rabu (10/8/2016).

Dalam beberapa hari ke depan, lanjutnya, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan proyek mana saja yang akan ditawarkan kepada pemilik dana.

Sayangnya, Darmin masih enggan membocorkan berapa jumlah proyek yang akan dibahas bersama Sri Mulyani Indrawati.

Dihubungi Kompas.com, Rabu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxiation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, penempatan dana pada properti yang dimungkinkan melalui PMK 122 tahun 2016 berpotensi distortif terhadap repatriasi.

"Kalau bisa langsung dibelikan properti, maka akan terjadi bubble (gelembung), harga properti naik karena banyaknya penawaran. Tanah murah, cuma mimpi," kata Yustinus.

Yustinus menambahkan, apabila menumpuk di instrumen properti, maka dana repatriasi akan menimbulkan bubble dan tidak berkontribusi signifikan terhadap sektor riil.

"Penumpukan dana repatriasi di properti hanya akan menguntungkan pengembang, agen, dan spekulan," ucap Yustinus.

Di sisi lain, instrumen di sektor keuangan bisa menjadi tidak laku. Lebih ekstrem lagi, dia mengatakan, tujuan repatriasi dari pengampunan pajak bisa tidak tercapai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Realisasi Investasi 2021 Rp 901,2 Triliun, Bahlil: Lampaui Target dari Perintah Presiden

Whats New
Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Sasar Proyek Grup Waskita hingga IKN, WSBP Target Kontrak Baru 2022 Tumbuh 30 Persen

Rilis
Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM

Kabar Gembira, Pemerintah Perpanjang Insentif PPh Final UMKM

Whats New
'Emak-emak' Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya

"Emak-emak" Mengeluh Sulit Dapat Minyak Goreng Murah di Ritel Modern, Kemendag Ungkap Penyebabnya

Whats New
IHSG Ditutup Menguat 0,16 Persen, Rupiah Justru Melemah

IHSG Ditutup Menguat 0,16 Persen, Rupiah Justru Melemah

Whats New
Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor

Whats New
Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Biaya, Syarat, dan Cara Mengurus STNK Hilang atau Rusak di Samsat

Whats New
Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas, Bank Akan Dapat Insentif

Whats New
Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Transaksi Belanja di Malaysia dan Thailand Bisa Pakai QRIS

Whats New
Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Omicron Melonjak, Sri Mulyani: Ini Akan Jadi Perhatian agar Tak Pengaruhi Pemulihan Ekonomi

Whats New
OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal 'Catut' Nama OJK

OJK Ingatkan, Hati-hati jika Ada Pinjol Ilegal "Catut" Nama OJK

Spend Smart
Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Perluas Layanan QRIS ke Negara Tetangga, BI Gandeng Bank Negara Malaysia

Whats New
Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Tingkat Utang RI Naik 10,8 Persen, Sri Mulyani: Lebih Baik Dibanding Negara Berkembang Lain

Whats New
Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Targetkan 10 Juta Pohon, Mentan: Alhamdulillah, Kopi Indonesia Sangat Diminati...

Whats New
Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Bank Indonesia Prediksi The Fed Naikkan Fed Fund Rate 4 Kali di Tahun Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.