Bank Indonesia Dukung Penyaluran Bansos Sistem Digital

Kompas.com - 18/08/2016, 20:37 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah meluncurkan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui layanan sistem pembayaran Himpunan Bank Negara (Himbara).

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, program KKS mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat dan memperkuat inklusi keuangan serta menekan penggunaan uang tunai di Indonesia.

"Kami sangat mendukung, yang punya program ini adalah BUMN, Bulog, Mensos. Pesan khusus Presiden adalah lakukan kerja nyata. Program ini sesuai dengan kerja nyata," ujar Agus di Kampung Rawa, Jakarta Pusat Kamis (18/8/2016).

Agus juga mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menyalurkan program bantuan sosial ini. Menurutnya, pemerintah wajib memperketat aturan agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan tepat guna.

KKS merupakan program penyaluran dana bantuan secara elektronik yang bekerja sama dengan empat bank BUMN, yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.

Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat yang menerima dana bansos melalui KKS dapat bertransaksi di warung elektronik gotong royong atau disebut e-Warong.

E-Warong layaknya kantor cabang bank. Hanya, tempatnya adalah warung atau toko, sebagai sarana transaksi KKS.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Jaga Stabilitas Rupiah, BI Percepat Normalisasi Kebijakan GWM Rupiah

Whats New
IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

IHSG Berakhir di Zona Hijau, Saham BBRI dan BBNI Laris Diborong Asing

Whats New
Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

Awas, Modus Penipuan Tawarkan Upgrade Jadi Nasabah BCA Prioritas

BrandzView
Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Ini Kendala-kendala UKM Saat Belanja Bahan Baku dari Luar Negeri

Whats New
Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Beberapa Upaya Ini Bisa Dorong Penerapan EBT untuk Mencapai Net Zero Emission

Whats New
Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Penunjukan Luhut untuk Bantu Masalah Distribusi Minyak Goreng Dinilai Tak Tepat

Whats New
Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Kini Bank Muamalat Punya Gerai Reksa Dana Syariah Online

Whats New
Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Gerakan Boikot Dunkin' Donuts Berlanjut, Tuntut 35 Karyawan Dipekerjakan Kembali

Whats New
PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

PKT Tanam 1.500 Bibit Mangrove di Perairan Bontang

Whats New
5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

5 Faktor Penyebab Target Penjualan Gagal Tercapai

Smartpreneur
Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Inflasi RI Masih Terjaga, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 3,5 Persen

Whats New
Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Pengguna Livin' by Mandiri Ditargetkan Tembus 16 Juta pada Akhir 2022

Whats New
Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Menuju Equilibrium Pemasaran Tradisional dan Digital Saat Pandemi

Whats New
Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Tjahjo Sebut 8 Aspek Perkuat Kinerja Kejaksaan, Mulai Syarat Usia Jadi Jaksa hingga Batas Pensiun

Whats New
BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

BPK Ungkap Ada 6.011 Masalah di APBN 2021, Nilainya Capai Rp 31,34 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.