Kompas.com - 03/09/2016, 18:00 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepekan ini, program pengampunan pajak bikin "geger" publik. Sosialisasi yang kurang membuat masyarakat resah karena merasa menjadi sasaran program yang sejatinya memprioritaskan para pengusaha besar itu.

Keresahan itu kian menjadi-jadi karena ada bayang-bayang denda 200 persen bagi mereka yang tidak menggunakan program pengampunan pajak yang berlangsung sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 itu.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo justru melihat ada sisi positif dari gegernya amnesti pajak.

"Belum pernah terjadi kita demam pajak seperti demam batu akik. Semua resah karena merasa cemas 'saya patuh atau tidak patuh (bayar pajak). Atau adakah kesalahan saya?'," ujar Yustinus di dalam acara talk show akhir pekan Sindo Trijaya, Jakarta, Sabtu (3/9/2016).

Menurut dia, pertanyaan yang muncul di masyarakat itu mengidentifikasi mulai adanya kesadaran tentang keawajiban membayar pajak sebagai warga negara. Hal itu dinilai penting karena bisa dijadikan modal mereformasi sektor pajak yang selama ini masih terbelenggu minimnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

"Nah tinggal apakah pemerintah mampu menangkap potensi kesadaran ini menjadi modal sosial untuk gotong royong membangun pilar perpajakan yang baik," kaya Yustinus.

Di tempat yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menilai gegernya amnesti pajak bukan kejadian biasa. Ia menilai keresahan masyakarat akibat amnesti pajak cerminan mulai terbangunnya kesadaran akan pajak.

"Kesadaran Ini luar biasa," kata Hestu. Sebelumnya, masyarakat menumpahkan keresahannya di jejaring sosial lantaran merasa jadi bagikan yang disiasati pemerintah untuk mengikuti program tax amnesty.

Di Twitter, para netizen bahkan membuat hastag #stop bayar pajak sebagai bentuk kritik kepada pemerintah.

Setelah Istana bersuara tentang keresahan masyarakat itu, Dirjen Pajak langsung mengeluarkan aturan untuk meredakan suasana.

Isinya menyebutkan bahwa petani, nelayan, dan pensiunan serta seluruh masyarakat yang pendapatnya di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yakni Rp 4,5 juta perbulan, tidak perlu mengikuti program tax amnesty.

Kompas TV Tax Amnesty (Masih) Gagal Capai Target

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.