Per Juli 2016, Bank Mandiri Telah Salurkan KUR Rp 7,4 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan selama tujuh bulan pertama tahun 2016 mencapai Rp 7,417 triliun.

KUR tersebut disalurkan kepada 179.724 debitur. Pencapaian tersebut sudah meliputi 57,1 persen dari target penyaluran KUR perseroan tahun 2016.

Bank Mandiri menargetkan penyaluran KUR hingga akhir tahun 2016 sebesar Rp 13 triliun.

Dari total KUR yang disalurkan, sebesar Rp 2,338 triliun diteruskan kepada usaha  mikro, Rp 5,074 triliun disalurkan kepada usaha ritel, dan Rp 3,6 miliar ditujukan kepada TKI.

Adapun sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2007 hingga Juli 2016, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR dengan total Rp 36,289 triliun kepada 646.670 debitur.

"Kami ingin memastikan bahwa penyaluran KUR ini dilakukan secara tepat sasaran dan inklusif kepada berbagai sub sektor usaha UKM. Selama memenuhi persyaratan, kami pasti berikan," kata Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Sulaiman A Arianto Kamis (8/9/2016).

Berdasarkan sub sektor UKM penerima KUR Mandiri, bidang usaha perdagangan menerima alokasi sebesar hampir 75 persen, lalu diikuti bidang usaha jasa 17 persen, dan selebihnya ke industri pengolahan, perikanan, pertanian dan TKI. 

Secara regional, penyaluran KUR terbesar dilakukan di Provinsi Jawa Timur, yakni sebesar Rp 1,138 triliun.

Sulaiman menuturkan, perseroan akan memberdayakan seluruh jaringan kantor penyalur KUR Bank Mandiri yang sebanyak 2.454 kantor, yang meliputi 994 cabang mikro, 1.427 unit mikro, dan 653 kios mikro di seluruh Indonesia.

“Dengan jaringan yang terus kami perluas tersebut, kami optimistis dapat mencapai target penyaluran Rp 13 triliun pada tahun ini,” ungkap Sulaiman.

Di samping perluasan jaringan, Sulaiman menjelaskan, upaya pencapaian target penyaluran KUR juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi KUR yang diselenggarakan oleh pemerintah antara lain oleh Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan dan BNP2TKI.