Kompas.com - 16/10/2016, 19:44 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk memastikan jumlah sasaran penerima elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram, sebelum mengubah mekanisme ditribusi menjadi distribusi tertutup.

Pendataan ulang bisa dilakukan oleh lembaga independen, karena data yang digunakan untuk berbagai program bantuan sosial saat ini berbeda-beda.

Hal tersebut mengemuka dalam sebuah diskusi, Minggu (16/10/2016), yang menghadirkan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Dito Ganinduto, Ketua Umum Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi, serta Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

"Kriteria penduduk miskin yang berhak mendapat ini harus fixed dulu. Yang mana ini?" kata Komaidi.

Mengacu data yang digunakan untuk pembagian paket perdana tabung melon 2006, tercatat ada 54 juta rumah tangga sasaran (RTS).

Namun, berdasarkan data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ada sebanyak 35 juta rumah tangga miskin. Data yang digunakan pemerintah untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ada 15 juta RTS.

Sementara berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinsn (TNP2K) tercatat ada 26 juta rumah tangga miskin.

"Data yang berbeda-beda ini akan menyebabkan kesulitan distbusi di lapangan, karena basisnya berbeda-beda," ujar Komaidi.

Padahal DPR dan pemerintah telah sepakat mengalokasikan Rp 20 triliun untuk subsidi elpiji 3  kilogram pada 2017.

Komaidi pun mendesak pemerintah untuk segera memverifikasi jumlah penerima elpiji bersubsidi.

Sementara anggota DPR Dito Ganinduto mengaku mekanisme distribusi tertutup tidak mudah dilakukan.

"Siapa yang berhak menerima, ini yang sekarang menjadi persoalan. Ini yang sekarang dalam proses, karena paramater yang dipakai berbeda-beda," kata dia.

Politisi Golkar itu pun mengusulkan pemerintah melakukan pendataan ulang untuk memastikan jumlah penerima, karena anggaran subsidinya sudah disepakati Rp 20 triliun.

"Kalau pemerintah masih ragu data siapa yang dipakai, tunjuk saja perusahaan independen, bisa juga BUMN yang melakukan survei," ujar Dito.

Adapun Ketua Hiswana Migas Eri Purnomo Hadi menyebutkan, sambil menunggu verifikasi jumlah penerima, mekanisme distribusi tertutup ini bisa diujicoba di DKI Jakarta. Sebab, DKI Jakarta sudah memiliki sistem penyaluran bantuan sosial yang cukup baik seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRI akan Usut dan Tangkap Pelaku Penipuan Berkedok Kurir Paket

BRI akan Usut dan Tangkap Pelaku Penipuan Berkedok Kurir Paket

Whats New
Platform Penyedia Lowongan Kerja Glints PHK Karyawan, CEO Ungkap Penyebabnya

Platform Penyedia Lowongan Kerja Glints PHK Karyawan, CEO Ungkap Penyebabnya

Whats New
Harga Minyak Dunia Lanjut Melemah, Dekati 70 Dollar AS per Barrel

Harga Minyak Dunia Lanjut Melemah, Dekati 70 Dollar AS per Barrel

Whats New
Tekanan IHSG Berlanjut Hingga Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Ini

Tekanan IHSG Berlanjut Hingga Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Ini

Whats New
Saham GOTO ARB Berjilid-jilid, Manajemen Buka Suara Lewat 'Public Expose Insidentil'

Saham GOTO ARB Berjilid-jilid, Manajemen Buka Suara Lewat "Public Expose Insidentil"

Whats New
Simak 10 Saham Paling Diminati Investor Pada Perdagangan Kemarin

Simak 10 Saham Paling Diminati Investor Pada Perdagangan Kemarin

Whats New
Setelah Izin Usaha Wanaartha Life Dicabut, Uang Nasabah Bisa Kembali?

Setelah Izin Usaha Wanaartha Life Dicabut, Uang Nasabah Bisa Kembali?

Whats New
Berkat IPO Blibli Rp 8 Triliun, Hartono Bersaudara Amankan Posisi Orang Terkaya Se-Indonesia

Berkat IPO Blibli Rp 8 Triliun, Hartono Bersaudara Amankan Posisi Orang Terkaya Se-Indonesia

Whats New
Defisit APBN 2022 Bisa Susut Jadi 2,8 Persen dari PDB, Kemenkeu: Modal Baik untuk 2023

Defisit APBN 2022 Bisa Susut Jadi 2,8 Persen dari PDB, Kemenkeu: Modal Baik untuk 2023

Whats New
Cerita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life: Agen Bolak-balik ke Rumah Tahu Suami Baru Pensiun dari TNI...

Cerita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life: Agen Bolak-balik ke Rumah Tahu Suami Baru Pensiun dari TNI...

Whats New
Menakar Harga Rights Issue BBTN yang Belum Juga Ditentukan

Menakar Harga Rights Issue BBTN yang Belum Juga Ditentukan

Whats New
Bantah Mau 'Suntik Mati' KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, Kemenhub: Belum Ada Konsepnya

Bantah Mau "Suntik Mati" KA Argo Parahyangan demi Kereta Cepat, Kemenhub: Belum Ada Konsepnya

Whats New
[POPULER MONEY] Derita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life, Uang Pensiun Ludes | Mendag Sebut Harga Ayam Terlalu Murah

[POPULER MONEY] Derita Korban Gagal Bayar Wanaartha Life, Uang Pensiun Ludes | Mendag Sebut Harga Ayam Terlalu Murah

Whats New
Kode Bank Syariah Indonesia untuk Keperluan Transfer Antarbank

Kode Bank Syariah Indonesia untuk Keperluan Transfer Antarbank

Spend Smart
4 Cara Mudah Cek Resi JNE secara Online, Bisa lewat HP

4 Cara Mudah Cek Resi JNE secara Online, Bisa lewat HP

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.