Jokowi Ingin Harga BBM di Papua Sama dengan Daerah Lain, Sri Mulyani Telaah Implikasinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menelaah rencana satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh daerah, termasuk Papua dan Papua Barat.

Rencana satu harga BBM tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Yahukimo, Papua hari ini. Harga BBM di Papua sangat mahal, bisa mencapai Rp 100.000 per liter.

"Nanti kita lihat. Apa yang disampaikan Presiden tentu akan jadi sesuatu yang kita lihat implikasinya," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Rencana satu harga BBM seluruh Indonesia itu bukan tanpa implikasi. Presiden Jokowi sendiri mengatakan Pertamina sebagai produsen sekaligus distributor BBM akan rugi Rp 800 miliar per tahun bila kebijakan itu terlaksana.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri terdapat skema untuk menutup atau meminimalisir kerugian itu.

Skema yang dimaksud yakni skema subsidi dan skema Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Pertamina.

Lantaran dana dua skema itu berasal dari APBN, Menteri Keuangan dipastikan akan terlibat dalam penyusunan anggarannya.

Lantaran hal itulah Sri Mulyani berencana akan menelisik lebih jauh implikasi rencana Presiden itu. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan negara dari pajak tidak optimal.

Meski begitu, bukan berarti tidak ada jalan lain. Pertamina bisa mencari cara agar biaya distribusi yang menjadi komponen tingginya harga BBM di Papua bisa turun.

Pertamina memulai siaran persnya menyatakan akan mengambil sejumlah langkah terkait hal tersebut.

Pertama, mendatangkan pesawat khusus, Air Tractor, yang merupakan best practise dalam pengiriman BBM via udara.

Kedua, Pertamina mendirikan lembaga penyalur BBM di 8 Kabupaten Pegunungan dan Pedalaman. Kabupaten tersebut yaitu Puncak, Nduga, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Yalimo,Tolikara, Intan Jaya dan Pegunungan Arfak.