Sri Mulyani Dinilai Bisa Menetralkan Dampak Kasus Suap Pejabat Ditjen Pajak

Kompas.com - 23/11/2016, 17:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mendatangi toko barang mewah di pusat perbelanjaan Pasific Place, Jakarta, Rabu (3/11/2016) Yoga SukmanaMenteri Keuangan Sri Mulyani saat mendatangi toko barang mewah di pusat perbelanjaan Pasific Place, Jakarta, Rabu (3/11/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menilai kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak tidak akan memiliki dampak buruk jangka panjang, khususnya kepada penerimaan sektor pajak.

Hal itu tidak terlepas dari turun tangannya orang nomor satu di Kementerian Keuangan.

"Untuk jangka panjang tidak akan berpengaruh, hanya sesaat, dan itu bisa dinetralkan. Bahkan, Menteri Keuangan sudah turun tangan sendiri," ujar Darussalam di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Sejak kasus suap pejabat Ditjen Pajak mencuat, Sri Mulyani memang menegaskan sikapnya. Ia menilai praktik korupsi yang dilakukan oknum pejabat pajak yang ditangkap KPK itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap institusi pajak.

Bahkan, Sri Mulyani juga datang ke Gedung KPK dan mengadakan jumpa pers langsung bersama pimpinan KPK terkait kasus yang menjerat Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial HS itu.

Menurut Darussalam, turun tangannya Sri Mulyani akan mampu menetralkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak.

Meski begitu, kata dia, kasus suap yang ditangani KPK itu tidak mencerminkan keseluruhan para petugas pajak.

"Saya yakin petugas pajak yang lain sudah menjalankan semua sesuai aturan, jadi dampak jangka panjang (terhadap penerimaan pajak) 2017 tidak akan ada masalah," kata Darussalam.

Target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 ditetapkan sebesar Rp 1.498 triliun. Bila dibandingkan APBN-P 2016, target penerimaan pajak tahun depan turun Rp 41 triliun dari Rp 1.539 triliun menjadi Rp 1.498 triliun.

Target penerimaan perpajakan APBN 2017 terdiri dari PPh Migas sebesar Rp 35,9 triliun, PPh Non Migas Rp sebesar Rp 751,7 triliun, serta PPN dan PPNBM sebesar Rp 493,8 triliun. Ada lagi penerimaan PBB sebesar Rp 17,2 triliun, cukai Rp 157,1 triliun, pajak lainnya Rp 8,7 triliun, dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 34 triliun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

[POPULER MONEY] Kebijakan Kontroversial Edhy Prabowo | Maybank Ganti Uang Winda Earl

Whats New
Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Cek Rekening, Subsidi Gaji Rp 1,2 Juta untuk Tahap V Termin Kedua Telah Disalurkan

Whats New
Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Pandemi Bikin Transaksi Belanja Online Produk Kosmetik Naik 80 Persen

Spend Smart
Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Gara-gara Rambut Susah Diatur, Akhirnya Mulai Bisnis Pomade Buatan Sendiri

Smartpreneur
AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

AirAsia Dapat Peringkat Tertinggi untuk Health Rating Versi Airlinerating

Rilis
Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Mendag Dorong UMKM Pasarkan Produk Secara Offline dan Online di Masa Pandemi

Whats New
Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Sejumlah Program di Sektor Ketenagakerjaan Ini Bantu 32,6 Juta Orang Selama Pandemi, Apa Saja?

Whats New
Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Perlu Diskresi untuk Koperasi Multipihak

Whats New
Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Wamendag: RCEP Bakal Berkontribusi Besar pada Ekonomi ASEAN

Whats New
IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

IPC Lanjutkan Pembangunan Terminal Kalibaru, Ditargetkan Beroperasi 2023

Rilis
Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Ignasius Jonan Diangkat Jadi Komisaris Independen Sido Muncul

Whats New
Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Menaker: 2,1 juta Korban PHK Harusnya Dapat Karpet Merah, Hanya 95.559 yang Lolos Kartu Prakerja!

Whats New
5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

5 Tahun Beroperasi, Mandiri Capital Suntik Dana ke 14 Startup dengan Total Rp 1 Triliun

Whats New
Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Jelang Natal dan Tahun Baru, DAMRI Siapkan Ribuan Armada Bus Sehat

Rilis
Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X