Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Masih Kaji Kebijakan Cukai BBM

Kompas.com - 29/11/2016, 16:18 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan belum membahas rencana pengenaan cukai untuk bahan bakar minyak (BBM).

"Kami masih fokus di plastik. BBM nanti dibicarakan setelah plastik," ujar Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/11/2016).

Menurut dia, pengenaan cukai untuk BBM bisa dilakukan untuk melakukan pembatasan BBM. Meski begitu, Heru mengatakan bahwa rencana cukai BBM itu harus dikaji secara mendalam sebelum pemerintah mengambil kebijakan.

Ia tidak ingin kebijakan itu justru menjadi bumerang. "Di luar negeri kan (BBM) kena cukai. Nanti akan kami harmonisasi dengan pajak-pajak lainnya," kata Heru.

"Itu (rencana cukai BBM) harus dikaji betul, jangan sampai cukai malah justru kontraproduktif dan merugikan banyak aspek," lanjutnya.

Sebelumya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sempat mengusulkan kepada pemerintah untuk mengenakan cukai pada sepeda motor dan bahan bakar minyak (BBM).

YLKI menilai BBM layak dikenai cukai karena ada polutan yang membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Kebijakan cukai merupakan salah satu cara pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi barang atau jasa yang pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Tim Likuidasi: Bukan Berarti Mereka Tak Percaya

Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Tim Likuidasi: Bukan Berarti Mereka Tak Percaya

Whats New
Seller Shopee Jual Minyakita di Atas HET, Manajemen: Kami akan Turunkan

Seller Shopee Jual Minyakita di Atas HET, Manajemen: Kami akan Turunkan

Whats New
Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Bank Jago: Yang Diperlukan adalah Keberanian dan Keberpihakan

Dukung Ekosistem Ekonomi Digital, Bank Jago: Yang Diperlukan adalah Keberanian dan Keberpihakan

Whats New
DPR Singgung Kementan Klaim Beras Surplus, Bapanas: 6 Bulan Terakhir Defisit

DPR Singgung Kementan Klaim Beras Surplus, Bapanas: 6 Bulan Terakhir Defisit

Whats New
Soal 'Reshuffle' Kabinet, Mendag Zulhas: Saya Urusannya Cabai, Beras, Minyak Goreng

Soal "Reshuffle" Kabinet, Mendag Zulhas: Saya Urusannya Cabai, Beras, Minyak Goreng

Whats New
Cegah Kelangkaan Minyakita, Mendag Zulhas: Kita Tambah Stok 50 Persen, Jadi 450.000 Ton

Cegah Kelangkaan Minyakita, Mendag Zulhas: Kita Tambah Stok 50 Persen, Jadi 450.000 Ton

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Ini Saham yang Jadi 'Top Losers' LQ45

IHSG Ditutup Melemah, Ini Saham yang Jadi "Top Losers" LQ45

Whats New
Bahlil: Cari Investor Susah, yang Ada Harus Dikawal dengan Baik

Bahlil: Cari Investor Susah, yang Ada Harus Dikawal dengan Baik

Whats New
Cegah Kerugian Negara, BPK Mulai Audit Keuangan BUMN

Cegah Kerugian Negara, BPK Mulai Audit Keuangan BUMN

Whats New
9 Emiten Indonesia Masuk Daftar ASEAN Asset Class

9 Emiten Indonesia Masuk Daftar ASEAN Asset Class

Whats New
BRI Telah Salurkan KUR Rp 909 Triliun Selama 2015-2022

BRI Telah Salurkan KUR Rp 909 Triliun Selama 2015-2022

Whats New
PIP Catat Realisasi Pembiyaan Ultra Mikro Capai Rp 8,13 Triliun di 2022

PIP Catat Realisasi Pembiyaan Ultra Mikro Capai Rp 8,13 Triliun di 2022

Whats New
Dinas TPHP Kalteng Sebut Food Estate Bantu Tumbuhkan Indeks Pertanian dan Ekonomi Petani

Dinas TPHP Kalteng Sebut Food Estate Bantu Tumbuhkan Indeks Pertanian dan Ekonomi Petani

Rilis
Sandiaga: Presiden Minta Target Kunjungan Wisatawan di 2023 Terpenuhi dengan Penyelenggaraan Event-event Berkualitas

Sandiaga: Presiden Minta Target Kunjungan Wisatawan di 2023 Terpenuhi dengan Penyelenggaraan Event-event Berkualitas

Whats New
Update Rekrutmen CASN 2023: Instansi Diminta Mendata Kebutuhan Formasi

Update Rekrutmen CASN 2023: Instansi Diminta Mendata Kebutuhan Formasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+