2018, Pemerintah Salurkan Subsidi Langsung Lewat "Smart Card"

Kompas.com - 06/12/2016, 18:53 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menyalurkan seluruh bantuan subsidi langsung non-tunai melalui satu smart card (kartu pintar).

"2018, kita sudah bisa satu kartu. Tidak ada lagi subsidi listrik (subsidi harga), tidak ada lagi subsidi LPG 3 kilogram (subsidi harga), semuanya akan dikonversi ke subsidi langsung," kata Bambang dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Bambang mengatakan, tarif listrik dengan daya 450 volt Ampere (VA) dan 900 VA akan kembali ke harga keekonomian.

Namun, pemegang kartu smart card yang berhak memperoleh subsidi bisa memiliki dana lebih dari subsidi tersebut untuk membayar tagihan listrik.

Selain untuk penyaluran subsidi listrik dan LPG 3 kilogram, smart card ini juga diperuntukkan bagi empat bantuan sosial seperti beras sejahtera (rastra), jaminan kesehatan nasional (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), serta program keluarga harapan (PKH).

"Dengan model tepat sasaran ini, masyarakat merasakan pemerintah hadir. Sebab, terus terang, dengan sistem subsidi harga (misalnya listrik), masyarakat tidak merasa pemerintah memikirkan mereka. Dikiranya PLN kasih harga sebenarnya (padahal harga disubsidi)," ujar mantan Menteri Keuangan itu.

Ditemui di sela-sela seminar, Bambang menjelaskan smart card akan dimulai penggunaannya pada 2017, untuk menyalurkan rastra kepada 40 persen kelompok masyarakat terbawah, berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Pilot project akan dilakukan di 44 kota," kata Bambang. Selanjutnya, program-program bantuan lain seperti KIS, KIP, dan PKH akan disalurkan melalui smart card setelah Kementerian Sosial selesai melakukan pemutakhiran data.

Bambang menambahkan, khusus untuk subsidi listrik dan LPG 3 kilogram, penyaluran langsung non-tunai ini akan menghemat APBN hingga Rp 28 triliun, terdiri dari penghematan subsidi listrik sebesar Rp 20 triliun, dan sisanya adalah penghematan subsidi LPG 3 kilogram.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Soal Demo Pekerja Bongkar Muat di Pelabuhan Kendari, Ini Respons Kemenhub

Rilis
Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Disorot New York Times, Berapa Anggaran Jumbo Polri dari APBN?

Whats New
Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Jelang KTT G20, Relokasi PLTG Grati Ditarget Rampung Akhir Oktober 2022

Whats New
KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

KAI Minta Calon Penumpang Kereta Api Penuhi Syarat Perjalanan

Whats New
Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Jelang KTT G20 Bali, Simak Hal-hal Penting Berikut Ini

Whats New
Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Sandiaga Uno: Produksi Rendang di Eropa Bisa Mempercepat Kebangkitan Ekonomi RI

Whats New
Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Sumitomo Corporation Investasi Rp 270 Triliun Garap Proyek PLTA Kayan IKN 9.000 MW

Whats New
Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Produsen Beras Buyung Poetra Sembada Targetkan Buka 80 Toko hingga Akhir Tahun

Rilis
BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

BPK Nilai BI Fast Tidak Transparan, Ini Tanggapan Bank Indonesia

Whats New
Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Jika Beras Makin Mahal, Mentan SYL: Kita Makan Sagu Aja

Whats New
Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Akses Keuangan Belum Merata, Platform Open Data Ini Kolaborasi dengan Visa

Rilis
Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Barata Indonesia Rampungkan Pengerjaan Turbin Uap PLTU Jawa 9 dan 10

Rilis
Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Daftar 18 Investasi Ilegal yang Ditutup SWI Sepanjang September 2022

Whats New
Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Wapres Ma'ruf Amin Ingin Jalur Rempah Dihidupkan Kembali

Whats New
Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Penjelasan PUPR dan Pengelola soal Tarif Tol BSD Tidak Digratiskan meski Banjir

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.