Susi Pudjiastuti: Mudah-mudahan Tahun Depan Kita Masih Bertemu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap tahun depan masih bisa berbincang dengan wartawan sebagaimana yang dilakukan hari ini, Jumat (9/12/2016).

Namun demikian, dia tidak menjelaskan lebih jauh atas harapannya itu. "Mudah-mudahan tahun depan kita masih bertemu, tidak ada perubahan politik yang aneh-aneh," ujar Susi saat berbincang-bincang santai di kediaman dinasnya di kompleks Kartika Chandra, Jl Gatot Subroto Jakarta Selatan.

Sebetulnya, yang membuat dirinya betah berada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah saat program-program yang dijalankan sesuai dengan yang diharapkannya.

Namun, Susi mengatakan, dia telah bersiap-siap untuk pulang kampung jika program-program KKP tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.

"Kalau enggak ya saya pulang kampung ke Pangandaran," tutur Susi seraya melontarkan tawanya.

Menurutnya, selama menjabat sebagai orang nomor satu di KKP, sedikitnya Susi merasa telah mencapai apa yang diinginkannya untuk perbaikan nelayan dan industri perikanan, yakni sekitar 50 persen.

"Saya rasa, saya telah menorekan hal yang baik. Secara pribadi menurut saya kinerja saya sudah 50 persen tercapai," terang Susi.

Menteri yang terkenal dengan gayanya yang nyentrik ini secara tegas mengatakan, bahwa dirinya tidak bisa terima jika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa program-program KKP membuat kondisi nelayan di Tanah Air menjadi miskin.

"Kalau ada yang bilang kebijakan KKP bikin miskin nelayan saya tidak terima," tandasnya.

Malah, kata Susi, yang akan membuat Indonesia sulit untuk bangkit adalah tindak korupsi yang sulit untuk dibendung. Selain itu, sulitnya birokrasi yang harus dihadapi nelayan pada saat melaut membuat Indonesia akan sulit untuk bangkit.

"Korupsi masih PR besar negeri kita. Saya pribadi kalau melihat ini pesimis negeri ini akan maju dan utang-utangnya bisa lunas," lirih Susi.

Menurut Susi, semestinya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar mampu disalurkan untuk percepatan infrastruktur, bukannya malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

"APBN yang besar seharusnya bisa menggerakan ekonomi, bukannya malah banyak kebocoran, ada markup uang itu uang ini, itu menjadi persoalan." pungkasnya.