Sri Mulyani Sedih Pengusaha Tambang Bayar Pajak Seadanya

Kompas.com - 19/12/2016, 18:40 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/12/2016) Yoga Sukmana/Kompas.comMenteri Keuangan Sri Mulyani di Balai Kartini, Jakarta, Senin (19/12/2016)
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sedih mengetahui fakta banyak para pengasuha di sektor pertambangan membayar pajak kepada negara seadanya.

"Produksinya banyak tetapi bayar pajaknya kurang. Kebangetan," ujarnya saat menjadi pembicara diacara seminar tentang Prospek Ekonomi Indonesia 2017 di Jakarta, Senin (19/12/2016).

Padahal, kata Ani, pemerintah sudah memberikan banyak kemudahan kepada para pengusaha. Salah satu yang paling penting yaitu memberikan izin pertambangan.

Namun, Ani menilai banyak pengusaha tambang tidak menjalankan kewajibannya membayar pajak secara penuh. Padahal pajak merupakan pemasukan utama negara yang dipergunakan untuk pembangunan.

"Saya sebagai Menteri Keuangan sedih saja, karena kami keluarkan banyak izin pertambangan, kontrak karya dan lain-lain," kata Ani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sudah mengumpulkan para pengusaha tambang pada Oktober lalu.

Tujuannya, agar para pengusaha tersebut ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Saat itu Ani mengatakan bahwa banyak pengusaha tambang yang tidak patuh membayar pajak ataupun melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada negara.

Ketidakpatuhan pajak para pengusaha tambang tidak hanya terjadi saat harga komoditas anjlok seperti saat ini.

Namun juga sejak beberapa tahun lalu saat harga komoditas mineral baru bara dan migas sedang tinggi.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi sempat mengungkapkan, dalam pertemuan dengan para pengusaha tambang, Sri Mulyani membeberkan data-data perpajakan sektor pertambangan terutama terkait rendahnya kepatuhan pajak para pengusaha tambang.

Berdasarkan data 2011 lalu, dari 3.037 wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas, ada 2.900 wajib pajak yang tidak lapor SPT.

Sementara pada 2015, wajib pajak sektor pertambangan mineral batubara dan migas yang melapor SPT hanya 2.500. Sedangkan 3.600 wajib pajak lainnya tidak lapor SPT.

(Baca: Di Balikpapan, Sri Mulyani Geram Penambang Tak Sukseskan "Tax Amnesty")

Kompas TV Dirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.