"Depak" JP Morgan, Sri Mulyani Ingatkan Mitra Pemerintah agar Tidak Main-Main

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca mendepak JP Morgan Chase Bank, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta jajarannya mengkaji semua partner pemerintah. Ia tidak ingin bank atau lembaga keuangan lainnya berbeda prinsip dengan pemerintah.

"Prinsip pemerintah adalah kelola keuangan dengan profesionalisme, akuntabilitas, kredibilitas, dan jauh dari konflik kepentingan," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Pemerintah tidak mau melihat para partner bermain dua kaki. Artinya, disatu sisi mendapatkan bisnis dari pemerintah, tetapi disisi lain justru melakukan tindakan yang berbeda dari kepentingan pemerintah sendiri.

Sejak mendepak JP Morgan, pemerintah tutur Ani hanya akan berkerja sama dengan bank atau lembaga keuangan yang memiliki rekam jejak yang jelas, kredibel, bereputasi baik, dan memiliki jaringan luas.

"Tentu pada saat yang sama, kami harapankan mereka hormati dan mendukung kebutuhan pemerintah untuk perhatikan Indonesia," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Seperti diketahui, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, telah memutus kerja sama yang terjalin dengan JP Morgan Chase Bank NA.

Hal itu sebagai buntut dari hasil riset lembaga keuangan internasional itu yang merekomendasikan penurunan dua level terhadap asset allocation Indonesia dari overweight ke underweight.

Hasil riset tersebut sangat dipertanyakan oleh pemerintah karena dinilai tidak berdasarkan penilaian yang akurat dan kredibel.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, ada empat kerja sama JP Morgan yang diakhiri pemerintah.

"Kami cabut pertama sebagai dealer utama SUN (surat utang negara), (kedua) sebagai peserta lelang surat utang syariah negara," kata Robert di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

"Lalu, sebagai anggota panel join lead underwriter untuk menerbitkan global bond, dan sebagai penerima pajak bank persepsi," ujarnya.

Anehnya, dua pekan pasca pemutusan kerja sama itu, JP Morgan langsung menaikkan penilaian mereka tentang pasar saham Indonesia satu tingkat menjadi netral dari sebelumnya underweight dalam laporannya yang dirilis Senin (16/1/2017).

Mereka berdalih, volatilitas pasar obligasi di emerging market sudah mereda, menyusul kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih AS.