Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Begini Cara Mengurus Sertifikat Tanah Girik

Kompas.com - 29/01/2017, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah girik pada dasarnya adalah jenis tanah milik adat yang konversi haknya ke negara belum didaftarkan melalui Kantor Pertanahan.

Bukti girik yang ada selama ini hanyalah bukti kekuasaan bidang tanah tersebut dan bukti bahwa pajak tanah tersebut telah dibayarkan oleh pemilik girik, ini berarti bukti girik bukanlah bukti hak atas tanah.

Sertifikasi tanah girik masih tidak dilakukan oleh masyarakat karena minimnya pengetahuan mengenai proses konversi tersebut.

Padahal seharusnya menurut UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA (Undang Undang Pokok Agraria), seluruh tanah yang belum memiliki sertifikat (termasuk juga tanah girik) harus didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan setempat. 

Kemudian, dijadikan salah satu jenis hak yang terdapat di dalam UUPA, yaitu Hak Milik, HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai, HGU (Hak Guna Usaha) dan lainnya.

Berikut adalah cara untuk mengurus sertifikat tanah girik:

1.    Langkah pertama adalah pengurusan surat di Kantor Kelurahan atau Kantor Desa.

Beberapa surat yang harus Anda urus yaitu:

a.    Surat Keterangan Tidak Sengketa, surat ini ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa setempat dan dihadiri oleh saksi-saksi yang biasanya adalah pejabat RT (Rukan Tetangga) dan RW (Rukan Warga) setempat, atau pada daerah yang tidak ada RT/RW akan dihadiri oleh tokoh adat setempat.

b.    Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang menceritakan riwayat penguasaan tanah dari masa awal hingga saat ini.

c.    Surat Keterangan Penguasaan Tanak Secara Sporadik yang berguna untuk memastikan bahwa pemohon menguasai bidang tanah tersebut. Surat ini dibuat oleh pemohon dan diketahui oleh lurah atau kepala desa.

2.    Langkah kedua adalah pengurusan tanah girik menjadi sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI). 

Tahapannya yaitu:

a.    Mengajukan permohonan berkas di loket penerimaan dengan melampirkan dokumen berupa:
     i.      Asli girik atau fotokopi letter C
     ii.     Asli ketiga surat-surat yang telah Anda urus di Kantor Kelurahan (poin 1)
     iii.    Bukti-bukti peralihan (jika ada) tidak terputus sampai dengan pemohon sekarang
     iv.    Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga)
     v.     Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan)   tahun berjalan dengan disertakan bukti pembayaran
     vi.    Surat kuasa jika memang pengurusan sertifikat tersebut dikuasakan
     vii.   Surat pernyataan sudah memasang tanda batas
     viii.  Dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan Undang Undang

b.    Setelah berkas permohonan lengkap, petugas Pertanahan akan melakukan pengukuran ke lokasi dengan bantuan pemohon atau kuasanya untuk menunjukkan batas-batas kekuasaan atas tanah tersebut. Pengukuran ini harus disertai dengan surat tugas pengukuran dari Kepala Kantor Pertanahan.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024

2 Cara Cek Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024

Whats New
Di Tengah Gejolak Global, Ekonom IMF Sebut Kemungkinan Resesi Kecil

Di Tengah Gejolak Global, Ekonom IMF Sebut Kemungkinan Resesi Kecil

Whats New
15 Perusahaan Terbaik di RI untuk Pengembangan Karier Menurut LinkedIn

15 Perusahaan Terbaik di RI untuk Pengembangan Karier Menurut LinkedIn

Work Smart
Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Whats New
10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

Work Smart
Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Whats New
Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Whats New
Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Whats New
Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Whats New
89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

Whats New
Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Whats New
ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

Whats New
H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

Whats New
Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com