Ketua OJK: Tidak Ada Investasi dengan Untung 10 Persen Per Bulan

SEMARANG, KOMPAS.com – Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad kembali mengingatkan masyarakat agar lebih memahami literasi keuangan, terutama kegiatan investasi yang berbasis pengumpulan atau penarikan dana dari masyarakat.

Muliaman mengingatkan, saat ini banyak lembaga investasi yang abal-abal atau fiktif yang bekerja menghimpun dana dari masyarakat. Caranya, lembaga abal-abal menawarkan keuntungan besar dalam setiap bulannya.

“Saya ingin ada edukasi agar (warga) tidak tertipu pada investasi bodong, karena banyak mobilisasi dana dari lembaga tidak berizin dan merugikan banyak orang,” kata Muliaman, di sela peresmian Kantor OJK Regional 3 di Jalan Saleh Semarang, Jumat (17/2/2017).

Ia mengatakan, warga yang tidak paham pada edukasi keuangan akan mudah tergiur dengan tawaran investasi dengan keuntungan besar. Kegiatan investasi misalnya dengan tawaran 10 persen per bulan, lalu warga mengambil pinjaman di bank dengan bunga 12 persen per tahun.

“Itu secara hitungan masih ada sisa. Itu investasi tutup lubang gali lubang, karena tidak ada investasi yang untung 10 persen. Itu caranya untung dari anggota baru,” jelas dia.

Sejumlah lembaga investasi fiktif itu, ujar dia, merebak dari wilayah Depok, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Timur. Lembaga invetasi itu akan kolaps dengan sendirinya jika sampai tidak ada perekrutan anggota baru.

“Itu caranya untung diambilkan dari anggota baru, sehingga tidak boleh ada anggota yang terputus. Ketika rantai itu putus akan punya masalah. Di Depok, koperasi menawarkan produk investasi dicabut izin, dan kita lagi cari penanggungjawabnya, jumlah uang mencapai Rp 3 triliun,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dia berharap penambahan kantor regional baru akan mampu mendidik dan membuat literasi keuangan warga meningkat, terutama terhadap akses keuangan.

Kantor regional yang diresmikan berisikan gedung dan tempat kerja, juga disertai dengan koperasi Kopi, laboratorium jasa industri jasa keuangan, perpustakaan digital, Gerai pelaku atau pusat perlindungan konsumen dan klinik kesehatan.