Kisruh Freeport, Sri Mulyani Tegaskan Pemerintah Tak Halangi Investasi

Kompas.com - 22/02/2017, 18:49 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, sikap pemerintah kepada PT Freeport Indonesia bukan untuk menghalangi investasi asing.

Menurutnya, sikap pemerintah merespon persoalan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu berlandaskan ketentuan Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2017 tentang Mineral Batubara (Minerba).

"Kami ikuti undang-undang dan menjelaskan agar investasi lebih baik sehingga mereka (investor) tidak mempersepsikan pemerintah Indonesia mencoba melakukan halangan," ujarnya di Kantor Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, sikap pemerintah yang bersandar kepada UU Minerba bisa dimengerti semua pihak, tidak terkecuali Freeport dan para investor asing lainnya. Selain itu, Ia juga menegaskan bahwa semua investor atau pelaku bisnis di Indonesia harus mematuhi dan menghormati ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Undang-undang menjadi pegangan kami sebagai pemerintah dan (harusnya) menjadi pegangan bagi investor yang akan investasi. Kalau investasi di Indonesia harus ikuti undang-undang," kata perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Seperti diketahui, CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson berencana menempuh arbitrase bila tidak ada kata sepakat dengan pemerintah Indonesia terkait kepastian usaha jangka panjang dan penetapan tarif pajak secara tetap. Ia menilai pemerintah berlaku sepihak dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam aturan tersebut, mewajibkan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) untuk mengubah status kontraknya menjadi IUPK. Selain itu pemerintah juga memberikan syarat kepada Freeport untuk berkomitmen membangun smelter dalam tempo 5 tahun dan divestasi saham hingga 51 persen. Tanpa komitmen itu, pemegang KK tidak akan diperbolehkan ekspor konsentrat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Pluang Dorong Literasi Finansial untuk Kaum Perempuan dalam Kongres IPPNU XIX

Whats New
Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pekerjaan Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi Lagi, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Jokowi Klaim Stok Beras 10,2 Juta Ton dan 3 Tahun Belum Impor

Whats New
Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Mengenal Tanaman Sorgum, Pengganti Gandum asal Afrika Idaman Jokowi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.