Susi Minta PBB dan Uni Eropa Perkumpulan Komitmen Berantas "Illegal Fishing"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali menekankan komitmen tata kelola perikanan berkelanjutan saat mengisi World Ocean Summit Panel bertema What Comes Next: A Call for Commitments di Bali.

Susi mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) dan Uni Eropa (European Union) untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan anti Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang diterapkan di Indonesia dengan penetapan konsekuensi yang tegas bagi pelanggarnya.

“Pelarangan atau pembatasan ini (IUUF, transshipment, kapal eks-asing) adalah untuk keberlanjutan perikanan kita. Kebijakan ini justru menambah stok ikan kita menjadi lebih banyak. Jadi semestinya semua negara setuju dengan kebijakan ini,” ungkap Menteri Susi dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/2/2017).

Pengelolaan berkelanjutan ini penting diterapkan karena pada dasarnya Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 97.000 Km, yang merupakan garis pantai kedua terpanjang di dunia.

Namun, praktik illegal fishing yang marak terjadi selama ini mengakibatkan Indonesia hanya mampu menjadi peringkat ketujuh negara penghasil tuna di dunia, dikalahkan oleh Taiwan yang garis pantainya bahkan jauh di bawah Indonesia.

"Saya pikir, dalam bisnis perikanan ini kita harus membuat tata kelola yang berkelanjutan dengan produktivitas yang baik. Bisnis yang menghasilkan produktivitas tinggi tanpa menjaga keberlanjutan hanya akan merugikan negara kita, " kata Susi.

Susi menekankan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kelestarian laut harus ditingkatkan. Usaha pembangunan yang mulai digalakkan mulai menunjukkan hasil yang baik.

Stok ikan di perairan Indonesia mulai mengalami peningkatan meskipun stok ikan dunia secara umum mengalami penurunan. Untuk itu, Menteri Susi meminta komitmen dan kerja sama dari semua pihak.