Benahi Subsidi Listrik, Pemerintah Berharap Bisa Hemat Rp 22 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus berusaha meningkatkan ketersediaan akses listrik bagi tujuh juta rumah tangga yang belum pernah menikmati manfaat listrik, salah satunya dengan menjalankan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran sejak awal 2017.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung usaha tersebut.

(Baca: Subsidi Listrik Banyak Dinikmati Orang Kaya)

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, jumlah penerima subsidi listrik yang terdaftar di PT PLN (Persero) sebagai pelanggan daya 900 VA saat ini adalah sebesar 23,1 juta rumah tangga.

Sementara berdasarkan data terpadu program penanganan fakir miskin, rumah tangga yang seharusnya berhak mendapatkan subsidi listrik daya 900 VA hanya 4,1 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu.

"Dengan adanya pembenahan sasaran subsidi, pemerintah berharap dapat menghemat sekitar Rp 22 triliun dalam setahun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, khususnya di daerah yang belum mendapatkan layanan listrik PLN," kata Jarman, Kamis (9/3/2017).

(Baca: Pencabutan Subsidi Listrik Hanya untuk Pelanggan 900 Watt yang Tak Berhak)

Hingga akhir 2019, Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur listrik di Papua dan Papua Barat sebesar 514 MW, dan pemberian penyambungan listrik secara gratis kepada 186 ribu rumah tangga melalui program listrik pedesaan (Lisdes).

Pada akhir 2016, meski rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 91,16 persen atau sebesar 59.656 megawatt (MW), masih ada 2.519 desa yang belum terjangkau layanan infrastruktur listrik.

(Baca: Subsidi Listrik Membengkak pada 2016)