Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lelang Frekuensi Harus Berkontribusi pada PNBP dan Pemerataan Ekonomi

Kompas.com - 23/03/2017, 15:26 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk melakukan lelang frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz menjadi perhatian. Sebagai sumber daya alam terbatas frekuensi harus menjadi penyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Sektor telekomunikasi merupakan sektor strategis bagi negara dengan estimasi pendapatan tak kurang dari Rp 15 triliun. Dengan populasi penduduk yang besar, sektor telekomunikasi bukan sekadar industri jasa, melainkan telah menjadi industri primer sejak 2012," ujar Maftuchan Direktur Eksekutif Prakarsa mengatakan, Kamis (23/3/2017).

Namun, lanjut Maftuch, dengan potensi yang besar, saat ini industri telekomunikasi belum memberikan sumbangan yang besar terhadap penerimaan negara.

"Sayangnya, sumbangan penerimaan negara dari sektor telekomunikasi masih belum setara dengan potensinya. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi masih jauh lebih rendah ketimbang kontribusi dari sektor sumber daya alam (SDA), terutama migas," jelasnya.

Dari data Prakarsa selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kominfo baru menyumbang total Rp 67,5 triliun atau hanya 19 persen dari total PNBP sektor minyak dan gas yang mencapai angka Rp 352,8 triliun.

Menurutnya, selain harus berkontribusi pada PNPB, momen lelang frekuensi juga dapat menjadi waktu pemerataan jaringan telekomunikasi dan berdampak pada perekonomian.

"Kita tahu bahwa salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo adalah mendorong ketimpangan diseluruh sektor tidak hanya ekonomi tetapi juga pelayanan publik," paparnya.

Pihaknya melihat, pelayanan publik seperti telekomunikasi dan informasi perlu disediakan oleh pemerintah karena sebagai salah satu jalan pengembangan ekonomi sebuah negara.

"Kami melihat telekomunikasi dan informasi perlu disediakan oleh pemerintah, karena menjadi salah satu kunci pengembangan Indonesia kedepan, dan potensi ekonomi di sektor ini besar," ujarnya.

Dengan itu, dia berharap lelang frekuensi yang akan dilakukan pemerintah bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan terbuka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Cara Bayar Pajak Daerah secara Online lewat Tokopedia

Spend Smart
Apa Itu 'Cut-Off Time' pada Investasi Reksadana?

Apa Itu "Cut-Off Time" pada Investasi Reksadana?

Earn Smart
Mengenal Apa Itu 'Skimming' dan Cara Menghindarinya

Mengenal Apa Itu "Skimming" dan Cara Menghindarinya

Earn Smart
BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

BRI Beri Apresiasi untuk Restoran Merchant Layanan Digital

Whats New
Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Kemenhub Tingkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Angkutan Penyeberangan

Whats New
CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

CGAS Raup Pendapatan Rp 130,41 Miliar pada Kuartal I 2024, Didorong Permintaan Ritel dan UMKM

Whats New
Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Simak Cara Menyiapkan Dana Pendidikan Anak

Earn Smart
HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

HET Beras Bulog Naik, YLKI Khawatir Daya Beli Masyarakat Tergerus

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lampaui Malaysia hingga Amerika Serikat

Whats New
KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

KKP Terima 99.648 Ekor Benih Bening Lobster yang Disita TNI AL

Rilis
Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Di Hadapan Menko Airlangga, Wakil Kanselir Jerman Puji Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL, Anggota DPR: Jangan Sampai Membuat Penumpang Beralih...

Whats New
Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Menteri ESDM Pastikan Perpanjangan Izin Tambang Freeport Sampai 2061

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan 'Daya Tahannya'

Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, Sri Mulyani: Indonesia Terus Tunjukan "Daya Tahannya"

Whats New
“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

“Wanti-wanti” Mendag Zulhas ke Jastiper: Ikuti Aturan, Kirim Pakai Kargo

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com