Tarif Baru PBB yang Sesuai NJOP Segera Diberlakukan di Semarang

Kompas.com - 01/04/2017, 17:46 WIB
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemberlakuan tarif baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan segera diterapkan oleh Pemkab Semarang setelah evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Keuangan RI terbit.

Sebelumnya, tarif PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Semarang hanya dibagi dua, yakni 0,100 persen dan 0,200 persen. Dengan tarif baru ini, dibagi menjadi 5 klasifikasi sesuai NJOP (nilai jual objek pajak).

Adapun 5 klafikasi tarif PBB tersebut, yakni 0,100 persen untuk NJOP sampai Rp 250 juta, 0,125 persen untuk NJOP diatas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta, 0,150 persen untuk NJOP diatas Rp 500 juta sampai Rp 750 juta, 0,175 persen untuk NJOP diatas Rp 750 juta hingga Rp 1 miliar dan tarif PBB untuk NJOP di atas Rp 1 miliar sebesar 0,200 persen.

"Tarif baru PBB tersebut usulan dari eksekutif, untuk asas keadilan. Adanya tarif baru PBB diharapkan untuk NJOP rendah bayarnya juga rendah," ungkap Wakil Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, Jumat (1/4/2017).

Dengan penerapan tarif baru tersebut diharapkan pendapatan PBB meningkat. Namun disisi lain eksekutif juga harus jeli melihat NJOP agar tidak memberatkan masyarakat.

Untuk itu pihaknya meminta pemkab untuk menyiapkan data base PBB sesuai klasifikasi NJOP yang telah dituangkan dalam Perda.

"Mulai sekarang datanya harus disiapkan, jangan sampai terjadi kesalahan,"’ tandasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kabid Pajak Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, Cholid Mawardi mengatakan dengan pengenaan tarif baru PBB pendapatan PBB bisa lebih optimal.

Pihaknya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menghitung pengenaan tarif baru kepada WP (wajib pajak). Penghitungan tarif baru akan dilakukan setelah ada hasil evaluasi dari gubernur dan Kemenkeu.

"Adanya pengenaan tarif baru, pagu PBB naik berkisar 7 hingga10 persen dari pagu PBB saat ini sebesar Rp 34,2 miliar," kata Cholid.

Berdasarkan data base wajib pajak (WP) berikut objek pajak sesuai klasifikasi NJOP, untuk tarif PBB sebesar 0,100 persen sebanyak 713.475 WP, tarif 0,125 persen sebanyak 10.730 WP, tarif 0,150 persen berjumlah 2.193 WP, tarif 0,175 persen berjumlah 900 WP, sedangkan tarif PBB di atas Rp 1 miliar sebanyak 1.575 WP.

"Kami berharap bisa diterapkan tahun 2018, karena penetapan PBB dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran. Saat ini kita masih menunggu evaluasi Gubernur dan Kemenkeu," ujarnya.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

[KURASI KOMPASIANA] Menikmati 2 Kota Tuan Rumah Olimpiade hingga Roh Gentayangan di Benteng Romawi Kuno

Rilis
Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Himbara Siap Genjot Penyaluran Kredit

Whats New
Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Jakpro Gandeng PGN Bangun Infrastrktur Gas Bumi di Jakarta

Rilis
Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Sambut Ultah Ke-12, Tokopedia Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Whats New
Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Bank BUMN Pede Kredit Bisa Tumbuh hingga 7 Persen

Whats New
RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

RI Keluar dari Resesi, OJK Bakal Dorong Pemda Salurkan KUR Pertanian

Whats New
Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Varian Delta Tekan Ekonomi Kuartal III, Pemerintah Andalkan Kuartal IV

Whats New
Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Bagaimana Tahapan Penyusunan APBN?

Whats New
Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Chatib Basri Ungkap Solusi Pertahankan Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III 2021

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Ekonomi RI Tumbuh 7,07 Persen, Mendag: Konsumsi Membaik ke Masa Sebelum Pandemi

Whats New
Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Meski Dihantam Varian Delta, Sri Mulyani Pede Ekonomi Kuartal III Sentuh 5,7 Persen

Whats New
Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Menteri Pertanian: Penyaluran KUR 2021 Sudah Terserap Rp 43,60 Triliun

Whats New
Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Menkop Teten Sebut Sektor UMKM Hampir Normal Seperti Sebelum Pandemi

Whats New
Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Tekan Penyebaran Covid-19, Kemenperin Pantau Operasional Industri Manufaktur

Whats New
Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Gandeng PTPP, BPKH Bangun Rumah Indonesia di Mekkah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X