Masih Cerahkah Bisnis Taksi "Online" di Bawah Aturan Baru PM 26?

Kompas.com - 06/04/2017, 05:41 WIB
Acara diskusi berjudul Taksi dan Ojek Berbasis Aplikasi, Bagaimana Nasibnya Kini?, yang digelar di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (22/3/2017). Kompas.com/Alsadad RudiAcara diskusi berjudul Taksi dan Ojek Berbasis Aplikasi, Bagaimana Nasibnya Kini?, yang digelar di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (22/3/2017).
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan taksi online telah memasuki babak baru. Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerapkan aturan baru mengenai taksi online per 1 April 2017.

(Baca: Hari Ini, Kemenhub Resmi Terapkan Aturan tentang Taksi "Online")

Aturan baru ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 (PM 26) tentang Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 32). Aturan tersebut telah berlaku sejak 1 April 2017.

Terdapat 11 butir aturan baru dalam PM 26 tersebut, yang merupakan revisi dari PM 32. (Baca: Ini Penjelasan 11 Poin Revisi PM 32/2016 tentang Taksi "Online")

Sebanyak 11 aturan tersebut yakni, jenis angkutan sewa, kapasitas silinder mesin kendaraan, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan sanksi. 

Dengan aturan baru ini, pemerintah dapat memegang kendali dan mengawasi kegiatan taksi online di Indonesia. Sehingga taksi online tidak bisa "main-main" lagi.

Menolak Aturan

Sebelumnya, ketika masih berbentuk PM 32, peraturan baru tersebut telah menempuh jalan yang berliku-liku. Banyak yang menolak dan banyak juga yang mendukung.

Perusahaan penyedia aplikasi taksi online seperti Go-Jek, Uber, dan Grab menolak keberadaan peraturan PM 32 tersebut. Akan tetapi, pemerintah tetap teguh pendirian untuk tetap menerapkan aturan tersebut.

Lewat sebuah disuksi, pemerintah kemudian memberikan masa sosialisasi penerapan aturan baru selama enam bulan kepada semua penyelenggara transportasi taksi mulai dari bulan November 2016 sekaligus merevisi aturan PM 32. Hasilnya didapatkan 11 butir aturan di PM 26 seperti yang disebutkan di atas.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X