5 Berita Populer Ekonomi: Tudingan Curang Trump, Ibukota di Palangkaraya, hingga Pramugari "Berbikini"

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang hangat di masa presiden Barack Obama tiba-tiba menjadi dingin di masa pemerintahan presiden AS ke-45 Donald Trump.

Pasalnya, Trump menuding Indonesia dan 15 negara lainnya kerap bertindak curang dalam perdagangan bilateral.

Trump bahkan meminta Menteri Perdagangan AS untuk melalukan investigasi kepada 16 negara mitra dagang AS lainnya dalam 90 hari ke depan.

Berita ini mendapatkan atensi banyak pembaca kanal ekonomi Kompas.com. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa langkah pemerintah?

(Baca: Sebenarnya, Apa Isi Aturan Trump Soal Kecurangan Perdagangan?)

Tidak hanya berita mengenai tudingan Trump yang mendapatkan perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com, berita mengenai maskapai penerbangan asal Vietnam, VietJet Air, dengan pramugarinya yang berbusana bikini juga menarik untuk kembali disimak.

Busana bikini yang menjadi keunikan maskapai milik miliarder wanita satu-satunya di Asia Tenggara tersebut kemungkinan susah untuk mendapatkan tempat di Indonesia. Bagaimana tanggapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait busana bikini pramugari VietJet Air?

(Baca: Maskapai yang Pramugarinya Berbikini Belum Ajukan Izin Penerbangan ke Indonesia)

Simak juga berita ekonomi populer lain pada Jumat kemarin:

1. Tudingan Curang Trump

Tudingan Trump kepada Indonesia atas dasar defisitnya neraca perdagangan AS. Tahun lalu defisit perdagangan AS-RI mencapai 8,4 miliar dollar AS.

Lantaran itu terkait perdagangan, pemerintah memerintahkan para pengusaha atau eksportir untuk lebih memperhatikan ketentuan anti-dumping, sehingga tidak dianggap melakukan kecurangan dalam kegiatan ekspor terutama ke AS.

Ini tanggapan pemerintah atas tudingan Trump: Trump Tuding Indonesia Curang, Ini Langkah Pemerintah

2. Pramugari "Berbikini" VietJet Air

VietJet Air Pramugari VietJet Air berpose dengan bikini yang menjadi seragam dinas mereka.

Dalam hal ini, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan Komite Kebijakan Publik terkait busana pada pramugari maskapai asing yang terbang ke Indonesia.

(Baca: Ini Tanggapan Menhub Terkait Busana Bikini Pramugari VietJet Air)

3. Ibukota Indonesia Pindah ke Palangkaraya

Diam-diam, Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk mengkaji wacana pemindahan ibukota ke tersebut itu. 

(Baca: Sejarawan : Tak Ada Peristiwa G-30 S, Ibukota RI Pindah ke Palangkaraya)

Dahulu pada masa pemerintahan sebelumnya juga sudah dikaji pemindahan ibukota negara ke daerah lain , misalnya saja di Jonggol, namun akhirnya tidak terlaksana. 

(Baca: Kepala Bappenas Sambut Positif Pidato Megawati soal Pemindahan Ibu Kota)

Seperti apa keseriusan pemerintah di era Presiden Jokowi? Simak di sini: Pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya Dikaji Bappenas

4. Pembatasan Kuota Taksi "Online" di Daerah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pembatasan kuota taksi online dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Kemenhub menyerahkan pengaturan batasan kuota taksi online ini kepada pemerintah daerah (Pemda). Sejauh apa pembahasannya?

Baca di sini: 

5. Filipina Ingin "Copy Paste" Program "Tax Amnesty" Indonesia, Kenapa? 

Filipina akan mengikuti jejak Indonesia dengan menyelenggarakan program pengampunan pajak. Pasalnya, Filipina ingin mendorong penerimaan negara untuk membiayai rencana-rencana belanjanya.

Menurut Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez, pemerintah Filipina akan menyasar para penghindar pajak dan mendorong kepatuhan sebelum mengadopsi program amnesti pajak.

Dominguez menyatakan, kemungkinan besar program amnesti pajak yang dijalankan Filipina akan sangat mirip dengan yang dilakukan Indonesia.

Simak upaya Filipina mengejar wajib pajak nakal di sini:  Tiru Indonesia, Filipina Akan Gelar "Tax Amnesty"