Kemenhub Akan Turunkan Biaya Bongkar Muat Kontainer Ekspor-Impor

Kompas.com - 11/04/2017, 14:48 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (9/4/2017).  KOMPAS.com/ACHMAD FAUZIMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (9/4/2017). 
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) berencana akan menurunkan biaya untuk layanan bongkar muat kontainer ekspor impor atau container handling charges (CHC) di pelabuhan internasional Tanjung Priok.

Hal itu dilakukan agar ke depan lebih banyak lagi kapal kargo dengan kapasitas besar yang bersandar di Tanjung Priok.

Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, dirinya tengah menugaskan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk membuat perhitungan penurunan biaya kontainer.

Menurut Menhub Budi Karya, guna meningkatkan kualitas pelabuhan dalam negeri hingga bertaraf internasional perlu adanya insentif untuk kapal besar dalam mengangkut kontainer.

(Baca: Kapal Besar yang Sandar di Tanjung Priok akan Diberi Insentif)

Selama ini, lanjut Menhub, perhitungan biaya pembongkaran atau pemuatan kapal peti kemas dinyatakan dalam TEU (twenty foot equivalent unit).

"Mestinya jangan hitung per TEU, tetapi ada diskon," ujar Budi Karya di Kantor Kemenhub Jakarta, Selasa, (11/4/2017).

Menhub menambahkan, proses penghitungan dan adanya diskon biaya akan selesai dalam waktu cepat, dan akan segera dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Syukur-syukur besok ada konsep (insentif) dan bisa dikirim ke Menkeu. Paling tidak kami sampaikan supaya ada diskon pada kapal besar," paparnya.

Menurutnya, jika ada insentif yang diberikan kepada kapal beaar, maka akan menarik minat kapal-kapal besar untuk berlabuh.

Pada tahap awal, Kemenhub masih memfokuskan diri pada pellaksanaan penurunan biaya atau insentif di pelabuhan Tanjuk Priok sebagi pilot project.

Kemudian, Menhub Budi Karya mengatakan, yang perlu dilakukan perhitungan ulang adalah biaya tunda dan tandu kapal.

Menurutnya, biayanya tidak dapat dihargai dengan nominal tertinggi agar memaksimalkan kontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"PNBP bukan segalanya. Karena dengan adanya fasilitas untuk kapal besar datang ke Tanjung Priok, akan jadi magnet baru bagi industri," ungkap Menhub Budi Karya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X