Bahas Nasib Freeport, Mike Pence Jadi Penyambung Lidah Trump

Kompas.com - 20/04/2017, 10:00 WIB
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence AP Photo/Thierry MonasseWakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (19/4/2017) malam pukul 23.30 WIB.

Wapres Mike Pence didampingi istrinya Karen Pence dan dua putrinya tiba menggunakan pesawat kepresidenan United States of America bernomor 80002.

Kedatangan Mike Pence disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Salah satu agenda besar yang akan dibahas Mike Pence dengan pemerintah Indonesia adalah terkait status PT Freeport Indonesia yang bermarkas di Amerika Serikat dengan induk perusahaan bernama Freeport McMoran Inc.

Diketahui, Freeport Indonesia saat ini masih bersitegang dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, Mike Pence akan menjadi perpanjangan tangan Presiden AS Donald Trump untuk melakukan pembahasan terkait status perusahaan tambang emas tersebut di Indonesia.

"Walaupun saya duga pembicaraan soal Freeport Indonesia tidak akan detail sekali dan Pence mungkin bertindak sebagai penyambung lidah Trump," kata Fabby saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/4/2017).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Ini Duduk Perkara Sebelum Freeport Diberi Izin Ekspor 8 Bulan)

Menurut Fabby, mengingat Mike Pence yang akan menjadi perpanjangan tangan Trump, hal tersebut perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah Indonesia. Agar pemerintah Indonesia bisa menengaskan posisi pemerintah terkait status Freeport Indonesia di tanah air.

"Pemerintah menurut saya perlu siap dengan argumentasi perubahan KK ke IUPK, divestasi Freeport Indonesia dan nasib perpanjangan kontrak Freeport," tutur Fabby.

Mengapa pemerintah Indonesia sangat perlu menegaskan posisinya, karena menurut Fabby, pemerintah AS akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan investasinya di luar AS.

"Kecenderungan pemerintah AS adalah melindungi kepentingan investasinya diluar negeri. Mereka perlu diberikan penjelasan dan bukti bahwa Freeport diperlakukan secara adil sesuai kaidah dan norma bisnis internasional. Jadi pemerintah perlu menyiapkan argumen dan bukti yang memadai," ucap Fabby.

(Baca: Kunjungan Wapres AS ke Indonesia Fokus pada Perdagangan?)

Kompas TV Salah satu kontrak yang hingga kini masih alot pembahasannya ialah kontrak karya Freeport Indonesia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.