Di India, Warga Protes Penerapan Pajak Tinggi untuk Pembalut Wanita

NEW DELHI, KOMPAS.com - Pemerintah India dikabarkan bakal menerapkan pajak sebesar 12 persen untuk produk pembalut wanita. Kebijakan ini pun diprotes banyak pihak.

Dalam kebijakan perpajakan baru yang ditetapkan pemerintah India pada pekan lalu, beberapa produk seperti kondom dan alat kontrasepsi lainnya tidak akan dipajaki. Karenanya, keputusan untuk memajaki pembalut dipertanyakan.

Sebuah petisi pun dilayangkan oleh legislator India Sushmita Dev. Petisi tersebut mendesak agar produk pembalut wanita dibebaskan dari pajak dan telah ditandatangani oleh lebih dari 300.000 orang.

Ribuan orang termasuk para selebriti pun ikut bergabung dalam kampanye viral dengan tuntutan yang sama.

Kampanye bertajuk #LahuKaLagaan tersebut diluncurkan oleh kelompok SheSays yang memiliki misi mengakhiri diskriminasi berbasis jender.

"Hak wanita untuk memiliki akses terhadap higienitas dan sanutasi kala menstruasi adalah absolut. Wanita tidak boleh didiskriminasikan atas dasar fungsi tubuh alamiah," ujar Trisha Shetty, pendiri SheSays seperti dikutip dari CNN Money, Jumat (26/5/2017).

Pembalut wanita dihargai antara 5 rupee hingga 12 rupee atau 0,08 hingga 0,20 dollar AS yang setara sekitar Rp 1.000 hingga Rp 2.600 dan saat ini memiliki besaran pajak yang bervariasi.

(Baca: Impor Emas India Melesat 582 Persen, Ada Apa?)

Di beberapa negara bagian di India, pajak untuk pembalut bisa mencapai 14,5 persen. Harga dan pajak atas produk pembalut tersebut paling memukul jutaan wanita di kawasan pedesaan.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2011 menemukan bahwa hanya 12 persen wanita di India yang menggunakan pembalut. Pajak atas produk kewanitaan juga terjadi di belahan lain dunia.

Beberapa legislator di Amerika Serikat menuntut dicabutnya aturan pajak atas produk tampon pada tahun 2016 lalu.

Sementara itu, "pajak merah muda" alias kondisi di mana wanita harus membayar lebih tinggi ketimbang pria untuk produk yang serupa, juga diprotes oleh aktivis di beberapa negara.