Kecewanya Sri Mulyani Laporan Keuangan Kementerian Dipermainkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus suap oknum Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh pejabat Kementerian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Kasus itu membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa berat. Sebab kasus itu terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan kementerian.

"Saya kecewa betul dong kalau seperti itu," ujar Sri Mulyani usai rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Awalnya tutur ia, pemerintah pusat memandang laporan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah dinilai sudah sesuai standar akuntansi. Sebab selama ini, pemerintah sangat serius melakukan pembahasan laporan keuangan dengan BPK secara profesional.

Namun KPK membongkar kasus suap di balik penilaian BPK atas pemberian opini WTP untuk laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mempersilahkan KPK untuk menelusuri kasus itu sesuai tugasnya termasuk menindaklanjuti bila ada indikasi kasus serupa di kementerian atau lembaga negara lainnya.

Menurut Sri Mulyani, status WTP sangat penting bagi kementerian atau lembaga yang mengelola uang rakyat. Sebab dengan itu, kredibilitas pemerintah mengelola keuangan negara bisa terjaga.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, dan pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri serta Auditor BPK Ali Sadli, sebagai tersangka.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita uang senilai Rp 40 juta, Rp 1,145 miliar dan 3.000 dollar AS. Uang Rp 40 juta merupakan "pelicin" untuk opini WTP yang diduga diserahkan tersangka Jarot Budi Prabowo kepada kepada Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

Adapun uang Rp 1,145 miliar dan 3.000 dollar AS, KPK menyitanya dari brankas pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.