Menteri Desa: Sebaiknya Laporan Kementerian Desa Diaudit Ulang

Kompas.com - 29/05/2017, 20:06 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo memberikan keterangan terkait penangkapan pegawai Kemendes oleh KPK. Konferensi pers digelar di kantor Kemnedes, Kalibata, Jakarta Selata, Sabtu (27/5/2017). Kompas.com/ Fachri FachrudinMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo memberikan keterangan terkait penangkapan pegawai Kemendes oleh KPK. Konferensi pers digelar di kantor Kemnedes, Kalibata, Jakarta Selata, Sabtu (27/5/2017).
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan Kemendes.

"Kalau diaudit ulang tidak masalah, saran saya malah sebaiknya diaudit ulang agar masyarakat tak mempertanyakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK," ujar Eko di Kantor Pusat Kemendes PDTT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Menurutnya, untuk mendapatkan predikat WTP, sebuah kementerian hanya perlu menjalankan administrasi dengan baik, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih, laporan sebuah kementerian lebih mudah jika dibandingkan laporan sebuah perusahaan swasta.

"Kalau menurut saya, laporan negara lebih mudah dibandingkan dengan laporan perusahaan," papar Eko.

Eko menambahkan, proses pemberian predikat WTP oleh BPK tidak melalui hanya satu tahapan atau proses yang singkat, melainkan melibatkan banyak jenjang birokrasi.

"Tidak mungkin, hanya dengan mempengaruhi satu atau dua orang untuk mendapatkan opini WTP," jelas Eko.

Terkait kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Mendes PDTT membentuk panitia seleksi (pansel) untuk menyeleksi posisi Inspektur Jenderal (Irjen) yang saat ini dijabat oleh Plt Irjen Ahmad Erani Yustika.

"Kami bentuk pansel, dan ini terbuka untuk umum," kata Eko. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan pansel tersebut sudah mulai aktif bekerja mulai Senin (29/5/2017).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X