Tak Merata, Pengetahuan Pemda Soal Skema Pembiayaan KPBU

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembiayaan proyek infrastruktur dapat dilakukan dengan beberapa skema, salah satunya adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pengetahuan pemerintah pusat akan skema ini sudah baik, namun tidak demikian dengan pemerintah daerah.

Senior Vice President Corporate Secretary Division PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Indra Pradana Singawinata mengakui, pemahaman pemerintah daerah terhadap skema KPBU belum merata. Ada beberapa daerah yang sudah sangat paham, namun tak sedikit pula yang belum.

"Ada beberapa daerah yang sudah sangat paham, sehingga betul-betul ngotot menjadikan KPBU untuk menjadi alternatif pembiayaan," ujar Indra di kantornya di Jakarta, Senin (19/6/2017).

Indra mengungkapkan, pemerintah daerah yang sudah memahami skema KPBU memandang skema ini menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBD. Sehingga, pembangunan dapat berjalan tanpa bergantung pada satu kanal pembiayaan.

Namun demikian, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai KPBU. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang memandang bahwa KPBU sama dengan investasi langsung.

"Kebanyakan dari daerah saat mendengar KPBU di kepalanya adalah masih direct investment. Jadi, dipikir ada investor datang, dia santai," jelas Indra.

Menurut Indra, tidak sedikit daerah yang lupa bahwa KPBU ada risiko berupa konsekuensi apabila tidak berkomitmen dengan kesepakatan di awal. Konsekuensinya adalah pembayaran kerugian materi yang disebabkan tidak komitmen dalam kerja sama.

"Kalau di kementerian tidak ada pertanyaan. Kalau di daerah rasanya masih perlu sosialisasi," tutur Indra.

PII telah melakukan penjaminan atas beberapa proyek infrastruktur. Per Juni 2017, ada 13 proyek infrastruktur yang telah disepakati untuk dijaminkan. Proyek-proyek tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun proyek-proyek ini mencakup beberapa sektor, antara lain jalan tol, pembangkit listrik, air minum, dan telekomunikasi.

Adapun proyek-proyek tersebut antara lain PLTU Batang, 8 proyek jalan tol yakni Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang, Manado-Bitung, Jakarta-Cikapek II Elevated, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Cileunyi-Sumedang-Dawuan, dan Serang-Panimbang, SPAM Umbulan, serta seluruh paket Proyek Palapa Ring yaitu Barat, Tengah, dan Timur.

Adapun total nilai investasinya mencapai Rp 119 triliun.