Pajak Rokok Jadi Opsi Penutup Defisit Dana Jaminan Sosial Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan untuk menutup Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan yang mengalami defisit. Hingga saat ini, berbagai opsi masih digodok pemerintah.

Salah satu opsi yang digodok untuk menutup defisit DJS kesehatan yakni memanfaatkan pajak rokok yang merupakan salah satu Penerimaan Asli Daerah (PAD).

"Ada potensi pajak rokok itu Rp 14 triliun secara nasional," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Rabu (21/6/2017).

Menurut Fachmi, dengan potensi pajak rokok yang mencapai Rp 14 triliun, maka 50 persennya sudah cukup bila digunakan untuk menutup defisit DJS kesehatan. Hanya saja tutur ia, opsi ini terbentur regulasi. "Harus kami lihat apakah ada celah hukum yang bisa kami manfaatkan," kata Fachmi.

Sementara itu Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menuturkan, pajak rokok bukan opsi satu-satunya untuk menutup defisit DJS. Sebab tidak semua daerah memiliki pemasukan dari pajak rokok.

Ia mengatakan, pemerintah pusat juga akan turun langsung memberikan bantuan kepada daerah melalui skema dana transfer daerah. Pemerintah akan memastikan 10 persen anggaran daerah dialokasikan ke bidang kesehatan.

"Kami akan atur supaya sebagian untuk BPJS Kesehatan," kata Mardiasmo. Selain itu, opsi lain yang digodok pemerintah untuk menutup defisit DJS yakni menggunakan sisa anggaran Pemda dan bauran bijakan lain di antaranya alokasi dana dari masing-masing Pemda untuk DJS.

BPJS sendiri saat ditanya soal defisit DJS tahun ini belum bisa memberikan jawaban pasti sebab masih menghitungnya. Namun pemerintah akan menyiapkan dana sekitar Rp 3,6 triliun untuk menutup DJS.

Meski DJS defisit, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani meminta agar pelayanan kepada masyarakat tetap ditingkatkan. Pemerintah akan gotong royong menutupi defisit DJS yang terjadi.