Pemerintah Libatkan Swasta dalam Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melibatkan swasta dalam pendanaan pemindahan ibu kota Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan pesan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menggunakan anggaran negara seefektif mungkin dalam realisasi rencana ini.

"Kami akan dorong model PPP (Public Private Partnership) lah. Artinya partisipasi swasta juga kami libatkan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Dalam pembangunan pusat pemerintahan baru membutuhkan dana yang tak sedikit. Jangan sampai, lanjut dia, pemindahan ibu kota ini justru menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, pemerintah mendorong pendanaan dari luar agar tak ada ketergantungan dengan APBN.

"Dengan pembiayaan investasi non anggaran, kami bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik," kata Bambang.

Rencananya, kajian pemindahan ibu kota akan rampung tahun ini. Kemudian tahun 2018 mendatang, kegiatan fisik pemindahan ibu kota administratif sudah dapat dimulai.

Ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan. Hanya saja, Bambang enggan menyebutkan detail kota mana yang akan menjadi pusat administratif tersebut.

Beredar kabar sebelumnya ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo.