Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer Ekonomi: Ibu Kota Dipastikan Pindah, Soal Taksi Online dan Ransomware Petya

Kompas.com - 04/07/2017, 07:00 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pemindahan ibu kota negara Indonesia yang bergulir sejak jaman Presiden Soekarno kini mendapatkan angin segar.

Setelah merdeka sejak 1945, akhirnya Indonesia akan mendapatkan ibu kota negara baru. Proses pemindahan ibu kota baru dimulai pada 2018 dan ditarget rampung dalam tiga tahun.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan kepastian tersebut dalam acara halal bihalal dengan segenap pegawai Bappenas dan awak media pada Senin (3/7/2017) kemarin.

Menurut dia, ibu kota negara akan dipindah ke Kalimantan, namun nama kotanya masih dirahasiakan.

(Baca: Pengganti Jakarta Sebagai Ibu Kota Masih Dirahasiakan, Mengapa?)

Berita mengenai pemindahan ibu kota negara mendapatkan atensi dari pembaca kanal ekonomi Kompas.com.

Berita lain mengenai aturan taksi online juga mendapatkan perhatian pembaca kanal ekonomi Kompas.com.

Dalam paparannya, pihak Kemenhub menyebutkan bahwa aturan mengenai tarif batas atas dan bawah di taksi online tidak berubah.

(Baca: Kemenhub Bentuk Tim Pengawasan Tarif Taksi Online)

Selain itu, Kemenhub juga menyoroti aturan balik nama STNK driver taksi online yang harus balik nama menjadi STNK atas nama badan hukum.

(Baca: Kemenhub: Tidak Ada Revisi Tarif Batas Atas dan Bawah Taksi Online?)

Berikut lima berita populer di kanal ekonomi Kompas.com yang bisa Anda baca ulang pagi ini.

1. Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com