KILAS

Dirjen PSP Beberkan Kerugian dari Peredaran Pestisida Palsu

Kompas.com - 08/04/2019, 09:00 WIB
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy (empat dari kiri) bersama jajaran terkait saat memberikan keterangan pers terkait peredaran pestisida palsu di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Jumat (5/4/2019). Dok. Humas Kementerian Pertanian RIDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy (empat dari kiri) bersama jajaran terkait saat memberikan keterangan pers terkait peredaran pestisida palsu di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes Jumat (5/4/2019).

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pestisida palsu dan ilegal yang tidak diketahui mutu dan efikasinya sangat merugikan petani.

Bagaimana tidak rugi, sebab harga pestisida palsu dan ilegal sama dengan harga produk aslinya tetapi kualitasnya rendah.

“Tak cuma itu, produsen pestisida juga dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektual termasuk di antaranya paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang hak varietas tanaman dan indikasi geografis," ujar Sarwo Edhy di Brebes, Jawa Tengah seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Minggu (7/4/2019).

Sarwo melanjutkan kerugian yang tidak kalah penting lainnya dari peredaran pestisida palsu dan ilegal tersebut adalah dapat menghambat ekspor komoditas hasil pertanian. Ini karena dinilai terlalu banyak terpapar residu pestisida.  

Apalagi di beberapa negara tujuan ekspor komoditas pertanian Indonesia sangat perhatian terhadap maximum residue limit (MRL).  Hasilnya penggunaan pestisida palsu dan ilegal bisa mempersulit ekspor produk pertanian.

Sarwo Edhy mengungkapan, berdasarkan hasil penelitian IPB penggunaan pupuk dan pestisida palsu juga membuat struktur tanah rusak sehingga hasil produksinya turun.

“Dalam racikan pestisida palsu itu kimiawinya malah menumbuhkan organisme pengganggu tanaman baru,” tambahnya.

Berangkat dari hal tersebut, pengawasan pestisida memang harus diperketat. Apalagi jumlah formulasi pestisida yang terdaftar di Kementan sangat banyak.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, jika ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum. Dok Kementerian Pertanian Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, jika ada biaya tebus atau semacamnya, itu adalah perbuatan oknum.
Hingga saat ini jumlah pestisida yang terdaftar di Kementan sejumlah 4.437 formulasi.  Rinciannya adalah jenis insektisida sebanyak 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi dan sisanya 1.745 formulasi terdiri dari fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain.

Asal tahu saja, pada 2018, Kementerian telah melakukan pencabutan sebanyak 1.147 formulasi. Terdiri dari pestisida yang habis ijinnya pada 2017 sebanyak 956 formulasi dan pencabutan atas permintaan sendiri sebanyak 191 formulasi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Bekerja Nyaman dan Bahagia? Pilih Perusahaan seperti Ini

Ingin Bekerja Nyaman dan Bahagia? Pilih Perusahaan seperti Ini

Work Smart
Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Pemerintah Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Program 1 Juta Rumah

Whats New
Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Pertamina Beri Pinjaman Modal ke Pelaku Usaha yang Tak Lagi Gunakan Elpiji 3 Kg

Whats New
Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X