Indonesia Masuk Negara Maju atau Berkembang? Ini Penjelasan WTO

Kompas.com - 22/02/2020, 11:52 WIB
Aktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT I) usai diresmikan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal dibangun untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok, dioperasikan oleh joint venture company antara Pelindo II (IPC) TPK dan Komsosrsium Mitsui-PSA-NYK Line yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1), berkapasitas 1,5 juta TEUS per tahun. TRIBUN NEWS / HERUDINAktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Container Terminal (NPCT I) usai diresmikan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (13/9/2016). Terminal dibangun untuk meningkatkan kapasitas secara bertahap guna mengantisipasi pertumbuhan arus peti kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priok, dioperasikan oleh joint venture company antara Pelindo II (IPC) TPK dan Komsosrsium Mitsui-PSA-NYK Line yaitu PT New Priok Container Terminal One (NPCT1), berkapasitas 1,5 juta TEUS per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO), tak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara berkembang.

Artinya, Indonesia yang menurut AS kini berstatus negara maju, tak lagi mendapatkan perlakukan istimewa dalam perdagangan. Selama ini, negara-negara yang menyandang status negara berkembang mendapatkan keistimewaan bea masuk dan bantuan lainnya dalam aktivitas ekspor- impor.

Lalu, sebenarnya apa saja indikator WTO sebuah negara masuk sebagai kategori negara berkembang dan negara maju?

Dikutip dari laman resmi WTO, Sabtu (22/2/2020), organisasi perdagangan di bawah PBB itu tidak memiliki definisi resmi untuk mengategorikan sebuah negara dikatakan sebagai negara maju atau sebaliknya sebagai negara berkembang.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Daftar Negara Berkembang, Ini Dampaknya

Di dalam aturan WTO, penentuan sebagai negara maju atau berkembang ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan.

Namun begitu, tak serta merta sebuah negara yang mengumumkan diri sebagai negara berkembang lalu disetujui oleh semua negara-negara anggota WTO.

Anggota WTO lain dapat menentang keputusan negara yang mengklaim sebagai negara berkembang, dan menyatakan tidak terikat untuk memberikan keistimewaan perdagangan pada negara yang tidak disetujuinya masuk sebagai negara berkembang.

Ketika suatu negara menyatakan diri sebagai negara berkembang, tak secara otomatis bisa mendapatkan manfaat dari skema preferensi khusus dari anggota WTO dari negara maju seperti perlakuan Generalized System of Preferences (GSP).

Dalam praktiknya, negara pemberi preferensilah yang bisa memutuskan apakah negara berkembang akan mendapatkan manfaat dari preferensi tersebut.

Baca juga: Selain RI, 24 Negara Ini Juga Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang

Ini artinya, pemberian perlakuan khusus dalam perdagangan kepada setiap negara berkembang ditentukan sendiri oleh masing-masing negara maju yang menjadi anggota WTO.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X