Selain Rangkap Jabatan, 397 Komisaris BUMN Juga Dobel Penghasilan

Kompas.com - 28/06/2020, 16:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI mencatat terdapat 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan di tahun 2019.

Bahkan, mayoritas komisaris tersebut ditempatkan di BUMN yang kinerja keuangannya belum baik.

“Jadi kalau kita lihat sekian banyak ini (komisaris) menyebar di kebanyakan BUMN yang rata-rata tidak mempunyai pendapatan yang signifikan, belum untung yang bagus. Bahkan beberapa ada yang masih merugi,” ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih dalam konferensi pers virtual, Minggu (29/6/2020).

Baca juga: Ombudsman: 367 Komisaris di BUMN Rangkap Jabatan

Selain rangkap jabatan, Ombudsman juga menemukan ratusan komisaris BUMN ini memperoleh penghasilan ganda.

Berdasarkan data dari Ombudsman, orang-orang tersebut diketahui selain menjadi komisaris BUMN juga memasih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri.

“Masalah double payment kalau dibiarkan juga ini tampaknya akan membuat kepercayaan publik buruk dan melihat BUMN sebagai tempat untuk mencari penghasilan lebih dan agak aneh kalau saya lihat sampai itu terjadi,” kata dia.

Alamsyah menjelaskan, jika hal tersebut terus terjadi bisa memperburuk citra BUMN. Atas dasar itu, Ombudsman akan memberi masukan ke pemerintah agar hal tersebut tidak terus terjadi.

“Kita seperti melecehkan BUMN itu sendiri. Maka, concern Ombudsman memperbaiki sistem, bukan pada orangnya,” ucap dia.

Baca juga: Staf Ahli Menkes Jadi Komisaris di Anak Usaha Kimia Farma

Sebelumnya, Ombudsman RI mencatat ada 397 komisaris di BUMN yang rangkap jabatan. Selain itu, terdapat pula 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang diketahui rangkap jabatan.

Dari angka tersebut 254 di antaranya berasal dari kementerian. Lalu dari lembaga non kementerian ada 112 orang dan dari kalangan akademisi 31 orang.

Adapun lima kementerian yang mendominasi pegawainya jadi komisaris BUMN, yakni Kementerian BUMN 55, Kementerian Keuangan 42, Kementerian PUPR 17, Kementerian Perhubungan 17, Kemensetneg 16 dan Kementerian Koordinator 13.

Untuk lembaga non kementerian, terdapat ada dari TNI sebanyak 27, Polri 13, Kejaksaan Agung 12, Pemerintah Daerah 11, BIN 10, BPKP 10, Kantor Presiden 6, BPK 4 dan lain-lainnya 19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MDRT Targetkan Punya 3.000 Agen di Indonesia pada 2023

MDRT Targetkan Punya 3.000 Agen di Indonesia pada 2023

Whats New
Ada Larangan Penggunaan HP di SPBU, Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina Aman?

Ada Larangan Penggunaan HP di SPBU, Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina Aman?

Whats New
Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Whats New
OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

Whats New
Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Whats New
Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Rilis
Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Whats New
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Whats New
Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Whats New
Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Whats New
Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Whats New
Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.