Survei CPI: Perbankan Lebih Banyak Alokasikan Dana ke UMKM daripada ke Sektor Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia dalam studinya menemukan perbankan nasional dan asing di Indonesia lebih banyak mengalokasikan dananya ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daripada ke sektor hijau.

Hal itu berdasarkan hasil survei CPI tentang Kepatuhan Laporan Berkelanjutan dan Komitmen Keuangan Berkelanjutan di Sektor Perbankan.

Senior Analyst Climate Policy Initiative Luthfyana Larasati mengatakan, dari segi komitmen keuangan berkelanjutan, CPI Indonesia menemukan porsi yang dialokasikan sektor perbankan untuk pendanaan 11 kategori hijau tersebut hanya 27 persen, sedangkan 73 persen diberikan untuk kegiatan sosial UMKM.

Baca juga: Diterpa Isu Bakal Tutup, SehatQ Buka Suara

Luthfyana menilai diperlukan kontribusi yang lebih tinggi baik dari sektor perbankan dan dari sektor lembaga jasa keuangan lainnya untuk mendorong pendanaan hijau di Indonesia.

Menurut data statistik dari OJK dan BEI, kapitalisasi pasar modal Indonesia sejak 2015 hingga April 2022 telah mencapai Rp 9.400 triliun, setara dengan 55 persen dari PDB 2021 atau hampir 3,5 kali lipat APBN di tahun 2022.

"Industri pasar modal merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi tinggi untuk ikut serta dalam menghijaukan ekosistem di sektor keuangan," ujarnya daam Media Briefing di Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (1/7/2022).

Sampel penelitian terdiri dari 13 bank nasional dan asing yang tergabung dalam Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI). Sampel ini mewakili lebih dari 60 persen pangsa pasar di Indonesia dan terdaftar di BEI.

Baca juga: Uji Coba Beli Pertalite Pakai MyPertamina Dimulai, Ini Solusi Bagi yang Tidak Punya HP

"Hasil studi CPI Indonesia menunjukkan bahwa keseluruhan sampel penelitian telah seluruhnya menunaikan kewajiban menyampaikan Laporan Berkelanjutan rutin sejak tahun 2019 hingga 2021," ucapnya.

Namun, dalam hal pengungkapan (disclosure), hanya 83 persen yang sudah memenuhi seluruh pedoman Laporan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan POJK 51.

Pedoman ini meliputi 12 aspek pelaporan berupa 11 kriteria hijau (bidang energi terbarukan, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, adaptasi perubahan iklim, transportasi, bangunan) dan 1 kriteria sosial terkait pendanaan UMKM.

Dia berharap adanya transisi energi seperti saat ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya sistem energi global yang lebih bersih dan transisi yang adil.

Baca juga: Tolak Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi, Buruh: Itu Melanggar Hak Asasi Manusia