Buruh Ancam Mogok Kerja Bila UMP DKI Turun, Ini Respons Pengusaha

Kompas.com - 03/08/2022, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh ancam mogok kerja apabila tetap menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) khusus wilayah DKI Jakarta. Merespons hal tersebut, dunia usaha terutama Kadin Indonesia menyatakan, akan selalu taat mengikuti regulasi atau apapun yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Nomor Putusan 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Kalau soal turun atau naik upah itu bukan kewenangan dunia usaha ataupun Kadin Indonesia tapi ditetapkan oleh gubernur. Jadi kami rasa pengusaha pasti akan ikut yang sudah menjadi keputusan," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz kepada Kompas.com, Rabu (3/8/2022).

Dengan ancaman mogok kerja, kata Adi, itu juga diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaa, tapi ada syaratnya. Mogok itu apabila terjadi deadlock dari perundingan.

"Tapi ini kan putusan Pengadilan, untuk itu sebaiknya pekerja buruh enggak usah ngacam-ngancam mogok kerja, duduk bersama saja pasti beres," ujarnya.

Baca juga: KSPSI: Buruh Dukung Langkah Anies Ajukan Banding UMP DKI 2022

Di sisi lain, banding yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta menurut Adi, itu sudah benar. Karena di dunia peradilan apabila putusan pengadilan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut maka pengajuan banding pilihannya.

"Perkara mempertahankan pergub ataupun menurunkan UMP toh selama ini sudah jalan dan tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah, karena pekerja buruh itu sudah pintar dan mengerti. Saat ini pengusaha baru merangkak bangkit jadi upah itu dinegosiasikan bisa selesai," jelasnya.

Baca juga: UMP DKI 2022 Batal Naik, Buruh Ancam Demo Jika Anies Baswedan Tak Ajukan Banding

Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal sebelumnya mengatakan, apabila pengusaha melakukan penurunan upah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menginstruksikan anggotanya untuk melakukan mogok kerja.

KSPI dan Partai Buruh meminta pengusaha tetap menjalankan UMP DKI yang sudah berjalan yaitu sebesar Rp 4,67 juta dan tidak boleh diturunkan.

Selain itu, buruh juga mendukung sikap konsisten Gubernur DKI Anies Baswedan yang menginginkan buruh DKI mendapatkan upah layak dengan mengajukan banding atas hasil utusan PTUN yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) No. 1517 Tahun 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.