PT PP Janji Rampungkan Pembangunan Istana Negara di IKN Tepat Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP menjadi kontraktor yang memperoleh nilai kontrak terbanyak di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, setelah kembali mengantongi tambahan dua proyek baru.

Kedua proyek tersebut yaitu pembangunan Kantor Presiden senilai Rp 1,56 triliun dan Gedung Istana Negara senilai Rp 1,34 triliun.

Dengan bertambahnya dua proyek ini, PT PP telah mendapatkan total enam proyek senilai Rp 2,9 triliun dan menjadi kontraktor dengan perolehan nilai kontrak terbanyak di IKN saat ini.

Baca juga: Bersih Gudang Garam Anjlok 63,9 Persen

Presiden Komisaris PT PP Andi Gani Nena Wea mengatakan, pengawasan terhadap mutu dan kualitas bangunan akan menjadi perhatian khusus dalam pembangunan proyek di IKN tersebut.

"Masalah keselamatan kerja juga menjadi kewajiban yang harus dijalankan saat proyek pembangunan mulai dilaksanakan. PT PP akan berupaya menyelesaikan target pembangunan tepat waktu," katanya kepada wartawan, Rabu (2/10/2022).

Saat ini, PT PP masih berpartisipasi dalam beberapa lelang proyek di IKN. "Kami optimis dapat meraih proyek lainnya sesuai dengan target perseroan," sambung Andi Gani.

Sebelumnya, PT PP telah mendapatkan empat proyek IKN dengan total nilai Rp 1,47 triliun. Keempat proyek tersebut adalah Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-SP Tempadung senilai Rp 687,7 miliar, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat senilai Rp 423,8 miliar.

Baca juga: Mendag Sebut Perlu Kerja Sama untuk Atasi Risiko Gejolak Ekonomi Global

Selai itu, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tahap 1 senilai Rp 83,2 miliar, dan penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan tahap 2 senilai Rp 280,2 miliar.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Pembangunan itu meliputi jalan dan jembatan, bendungan, drainase, intake air baku, hunian bagi pekerja serta penyiapan lahan kawasan (land development). Pada tahap awal, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP seluas 6.671 hektar.

Baca juga: Erick Thohir: G20 Jangan seperti Menara Gading